Soal Amankan Stok Beras Nasional, KPPU Bertemu Gubernur Soekarwo

Surabaya - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengunjungi Gubernur Jatim Soekarwo. Ini terkait kegiatan pemerintah provinsi yang bisa diangkat ke level nasional, untuk mengamankan stok beras di Indonesia. Sebab, Jawa Timur sebagai penghasil beras terbanyak di Indonesia.

"Ini merupakan upaya kita memperbaiki dan meningkatkan produktif beras Jatim untuk mengamankan stok beras di level nasional," ujar Ketua KPPU, M. Nawir Messi usai pertemuan dengan Pakde Karwo, panggilan akrab Gubernur Soekarwo, di Gedung Grahadi, Jumat (23/2/2018).

Dalam pertemuan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB, Nawir mengaku banyak sekali hal dari Jatim yang bisa diadaptasi dan diterapkan ke jenjang nasional. Jika nantinya bisa menyuskses program tersebut, dampaknya yang besar bisa dirasakan masyarakat.

"Misalnya sistem penjualan telor ayam secara online, itu juga sangat menarik dan tidak ada di wilayah lain," ujar Nawir.

Kendati demikian, lanjut Nawir, upaya-upaya ini dilakukan guna menjaga ketersediaan beras agar tidak lagi terjadi impor beras yang berlebih. Karena selama ini, menurut Nawir ada ketidaksesuaian dalam penghitungan pemerintah untuk mengimpor beras. Hal ini tentu berakibat pada jumlah impor beras yang terlampau banyak dan menumpuk.

Salah satu penyebab menipisnya stok beras adalah, petani biasanya menjual semua stok beras karena takut berasnya akan basah dan tidak bisa dipakai. Menanggapi hal ini, Pakde Karwo telah menyiapkan beberapa mesin pengering padi untuk membantu petani menjaga dan menyimpan stok beras yang menumpuk.

"Jadi pada Desember dan Januari produk beras itu minus. Tapi kita panen luar biasa di bulan Maret, hal ini bisa kita siasati dengan menyimpan stok di masa panen," ujar Pakde Karwo.

Tak hanya itu, pakde juga memaparkan jika sistem ini bisa digunakan untuk membantu menyuplai stok beras. Agar harga beras di Jatim tetap stabil. Bagi Nawir, apa yang dilakukan Pemprov Jatim ini sangat positif dan bisa sebagai contoh untuk membangun kebijakan di daerah lain.

"Sementara kita masih proses audiensi dan konsultasi. Semoga sistem ini bisa menjaga akurasi stok beras agar pemerintah tidak asal impor," ujar Nawir. (fat/fat)