DetikNews
Kamis 22 Februari 2018, 19:26 WIB

Enam Kades Terlibat Kampanye Paslon Pilkada Diperiksa Bawaslu

Ardian Fanani - detikNews
Enam Kades Terlibat Kampanye Paslon Pilkada Diperiksa Bawaslu Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi memanggil 4 kepala desa yang terlibat dalam kampanye salah satu Cagub-Cawagub di Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi.

Tak hanya itu, 3 kepala desa di Kecamatan Glenmore juga dipanggil untuk melakukan klarifikasi terkait dengan larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kades berpihak kepada salah satu calon.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Hasyim Wahid mengatakan, sejak Kamis (22/2/2018) pagi, para kades yang dipanggil melakukan klarifikasi ke Bawaslu Banyuwangi. Dari 7 kades yang terindikasi mendatangi kampanye salah satu paslon Cagub-Cawagub, sudah 6 yang melakukan klarifikasi.

"Yang sudah melakukan klarifikasi 4 kades dari Blimbingsari dan 2 kades dari Glenmore. Satu kades masih belum melakukan klarifikasi," ujarnya kepada detikcom.

Menurut Hasyim, klarifikasi itu dilakukan sebagai bentuk menjaga netralitas ASN dan kades dalam pilkada Jatim. Ini sesuai Undang - Undang no 10 tahun 2016, UU 7 / 2017 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU 6 tahun 2014 tentang pemerintah desa, bahwa pejabat negara, pejabat daerah atau kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan.

"Kami minta ini juga sebagai teladan kades lain. Jangan sampai ini terjadi lagi. Ada kades ataupun ASN ikut kampanye. Kami tidak menyalahkan kampanyenya tapi kenapa orang yang dilarang juga ikut dalam kampanye calon," tambahnya.

Hasil pemeriksaan sementara, kata Hasyim, masing masing kades beralasan jika tak mengetahui jika acara tersebut merupakan kampanye. Sebab undangan yang diberikan kepada kades, berbeda dengan acara yang didatangi.

"Isi undangan beda dengan acara yang disana. Ada yang kegiatan bantuan sosial, ada yang undangan artis Danang, tapi pada saat itu adalah kampanye. Mereka sudah ada disana tapi mereka sungkan beranjak," tambahnya.

Sementara mengenai sanksi, pihaknya masih akan melakukan penelitian dan penyelidikan lebih lanjut. Sebab masih ada satu kades yang masih belum melakukan klarifikasi. "Kita akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu. Kita akan tindak jika ada salah," pungkasnya.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed