Kamis 22 Februari 2018, 19:15 WIB
Tim Cyber Troops Polda Jatim Antisipasi Kampanye Hitam Lewat Medsos
Foto: Rois Jajeli
Surabaya -
Tim Cyber Troops Polda Jatim akan mengawasi media sosial yang melakukan kampanye hitam untuk menyerang calon kepala daerah. Ada empat media sosial yang akan dipantau.
"Facebook 70 persen pengunanya ada di Jawa Timur, setelah itu instagram, twitter, dan youtube. Empat media sosial itu yang kita awasi," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan di sela-sela acara diskusi merawat kebinekaan dengan tema "Potensi Politik Identitas dan Isu Sara di Pilkada Jatim" di Hotel Sahid, Gubeng, Kamis (22/2/2018).
Menurut Barung, sebelum tahapan Pilkada Tim Cyber Troops Polda Jatim sudan melakukan filterisasi terhadap 1.400 akun di media sosial yang menyebarkan informasi hoax, isu SARA serta ujaran kebencian.
"Dari seribu empat ratus akun yang sudah kita cyber patrol. Sudah empat ratus akun yang kita take down sebelum pentahapan pilkada, ini penting," ujar Barung.
Barung menjelaskan setelah ditahapan pilkada terbentuk sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang di dalamnya ada pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan terbentuk hal-hal yang masuk keruang gakkumbu akan diserahkan disana.
"Salah satu contoh ada bupati dari alas trawas misalnya, dia dilakukan black campaign misalnya di dunia maya, itu jika orang yang melaporkan bukan dirana kepolisian melainkan di gakkumdu setelah kita menemukan profiling diakun-akun itu, kita akan tetap membantu gakkumdu," tandasnya.
(bdh/bdh)
"Facebook 70 persen pengunanya ada di Jawa Timur, setelah itu instagram, twitter, dan youtube. Empat media sosial itu yang kita awasi," kata Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada wartawan di sela-sela acara diskusi merawat kebinekaan dengan tema "Potensi Politik Identitas dan Isu Sara di Pilkada Jatim" di Hotel Sahid, Gubeng, Kamis (22/2/2018).
Menurut Barung, sebelum tahapan Pilkada Tim Cyber Troops Polda Jatim sudan melakukan filterisasi terhadap 1.400 akun di media sosial yang menyebarkan informasi hoax, isu SARA serta ujaran kebencian.
Barung menjelaskan setelah ditahapan pilkada terbentuk sentra gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang di dalamnya ada pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan terbentuk hal-hal yang masuk keruang gakkumbu akan diserahkan disana.
"Salah satu contoh ada bupati dari alas trawas misalnya, dia dilakukan black campaign misalnya di dunia maya, itu jika orang yang melaporkan bukan dirana kepolisian melainkan di gakkumdu setelah kita menemukan profiling diakun-akun itu, kita akan tetap membantu gakkumdu," tandasnya.
(bdh/bdh)
