Kamis 22 Februari 2018, 17:23 WIB
Halangi Eksekusi Rumah, Anggota Dewan di Banyuwangi Kerahkan Massa
Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi -
Eksekusi rumah di Perumahan Griya Dadapan Regency, Kecamatan Kabat Banyuwangi, batal digelar. Pembatalan ini dilakukan karena ada penolakan dari oknum anggota DPRD Banyuwangi, Ali Mustofa, yang mengklaim telah membeli rumah tersebut. Tak hanya itu, oknum DPRD dari Partai NasDem itu mengerahkan massa di lokasi tersebut.
"Kami menolak eksekusi ini. Karena permasalahan ini belum selesai. Saya dan masyarakat menuntut agar eksekusi ini ditunda. Beri kesempatan saya untuk melakukan perlawanan untuk membela hak saya," ujar Ali Mistofa, di depan massa di sekitar rumah yang rencananya dieksekusi, Kamis (22/2/2018).
Menurut Ali, rumah tersebut dibelinya dari pemilik lama yang tak sanggup mengangsur kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) Banyuwangi. Jual beli pun dilakukan di kantor BTN Banyuwangi. Bahkan dikuatkan dengan akte jual beli yang dibuat di depan notaris. Namun setelah dirinya melakukan pembayaran kepada pemilik rumah sebelumnya, rumah tersebut tiba-tiba dilelang oleh BTN.
"Saya membeli dengan cara mengganti kredit orang sebelumnya sebesar Rp 175 juta. Sisanya nanti saya yang akan melanjutkan. Namun belum sempat menerima surat pengalihan kredit kok malah dilelang. Saya sudah laporkan kasus ini ke Polisi. Makanya kita minta waktu untuk proses ini selesai," tambahnya.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Banyuwangi, Kompol Samsudin mengakui pembatalan eksekusi tersebut. Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. Namun karena banyaknya massa yang hadir dan melakukan penolakan, pihak PN membatalkan eksekusi tersebut.
"Ini dilakukan antisipasi agar tidak terjadi chaos. Kita tunda sambil menunggu waktu yang kondusif," ujarnya.
Sementara itu Branch Manager BTN Jember, Holiosri mengatakan rumah di Griya Dadapan Regency sudah dilelang akhir tahun 2017 lalu. Rumah tersebut sebenarnya milik dari nasabah atas nama Hikmah, yang tak mampu membayar cicilan kredit rumah. Sementara terkait dengan jual beli yang dilakukan antara Hikmah dan Ali Mustofa, pihak BTN tak mengetahui hal tersebut.
"Itu ada penjualan di bawah tangan antara Hikmah dan Ali. Jadi kita tidak ada kaitan dengan Ali. Akhirnya kita melelang rumah itu. Kemudian diketahui pemenang. Sementara eksekusi susah tidak lagi wewenang kami. Itu dari pengadilan setempat yang ditunjuk oleh badan lelang nasional," ujarnya.
(fat/fat)
"Kami menolak eksekusi ini. Karena permasalahan ini belum selesai. Saya dan masyarakat menuntut agar eksekusi ini ditunda. Beri kesempatan saya untuk melakukan perlawanan untuk membela hak saya," ujar Ali Mistofa, di depan massa di sekitar rumah yang rencananya dieksekusi, Kamis (22/2/2018).
Menurut Ali, rumah tersebut dibelinya dari pemilik lama yang tak sanggup mengangsur kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) Banyuwangi. Jual beli pun dilakukan di kantor BTN Banyuwangi. Bahkan dikuatkan dengan akte jual beli yang dibuat di depan notaris. Namun setelah dirinya melakukan pembayaran kepada pemilik rumah sebelumnya, rumah tersebut tiba-tiba dilelang oleh BTN.
Sementara itu, Kabag Ops Polres Banyuwangi, Kompol Samsudin mengakui pembatalan eksekusi tersebut. Sebelumnya pihak Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. Namun karena banyaknya massa yang hadir dan melakukan penolakan, pihak PN membatalkan eksekusi tersebut.
"Ini dilakukan antisipasi agar tidak terjadi chaos. Kita tunda sambil menunggu waktu yang kondusif," ujarnya.
Sementara itu Branch Manager BTN Jember, Holiosri mengatakan rumah di Griya Dadapan Regency sudah dilelang akhir tahun 2017 lalu. Rumah tersebut sebenarnya milik dari nasabah atas nama Hikmah, yang tak mampu membayar cicilan kredit rumah. Sementara terkait dengan jual beli yang dilakukan antara Hikmah dan Ali Mustofa, pihak BTN tak mengetahui hal tersebut.
"Itu ada penjualan di bawah tangan antara Hikmah dan Ali. Jadi kita tidak ada kaitan dengan Ali. Akhirnya kita melelang rumah itu. Kemudian diketahui pemenang. Sementara eksekusi susah tidak lagi wewenang kami. Itu dari pengadilan setempat yang ditunjuk oleh badan lelang nasional," ujarnya.
(fat/fat)
