DetikNews
Rabu 21 Februari 2018, 19:44 WIB

Dua Fraksi DPRD Jember Tanda Tangani Tuntutan Massa Aksi Damai 212

Yakub Mulyono - detikNews
Dua Fraksi DPRD Jember Tanda Tangani Tuntutan Massa Aksi Damai 212 Foto: Yakub Mulyono
Jember - Tuntutan ratusan peserta Aksi Damai 212 mendapatkan dukungan dari 2 fraksi DPRD Jember. Dukungan tersebut berasal dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerindra.

Ketua masing-masing fraksi membubuhkan tanda tangan pada banner yang disiapkan oleh korlap aksi Kustiono Musri, saat melakukan hearing di ruang Banmus DPRD Jember.

Aspirasi dan tuntutan ditegaskan dalam sejumlah poin. Di antaranya, meminta Bupati Jember Faida secara sadar dan sukarela untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian mendesak DPRD Jember menggunakan hak konstitusional untuk memberhentikan Bupati Faida.

"Kepada DPRD Jember, agar menggunakan hak konstitusionalnya, yaitu Hak Angket dan seterusnya menggelar sidang-sidang guna memberhentikan Bupati Jember dari jabatannya. Ketiga kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Timur, untuk mengambil langkah-langkah dengan memberikan sanksi berupa Pemberhentian Saudari dr Faida, MMR sebagai Bupati Jember," terang Kustiono, Rabu (21/2/2018),

"Kepada aparat keamanan dan ketertiban, untuk tetap menjaga dan mengamankan situasi keamanan, sosial, dan politik di Kabupaten Jember. Agar tetap kondusif, aman dan tentram," sambung Kustiono.

Dari 8 fraksi yang ada di DPRD Jember, hearing tersebut dihadiri 4 fraksi. Di antaranya Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi PKS.

"Sebagai bentuk dukungan dan menyambut baik aspirasi yang kami sampaikan ini, kami minta kepada fraksi yang hadir dalam ruangan ini untuk membubuhkan tanda tangan ini," ujar Kustiono.

Dari 4 Fraksi tersebut, dukungan terhadap aspirasi dan tuntutan peserta aksi disambut baik oleh 2 fraksi, yakni Fraksi Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Gerindra. Masing - masing ketua fraksi mau membubuhkan tanda tangan dukungan.

Sementara Fraksi PKS melalui ketuanya Nur Hasan menyampaikan, pihaknya mendukung gerakan tersebut, namun memilih tetap di jalur mekanisme parlemen. Sedangkan Fraksi PDI Perjuangan, disampaikan ketuanya Agus Sofyan, tidak berkenan untuk tanda tangan tanpa member penjelasan.

"Fraksi PDI Perjuangan mohon maaf dengan bapak-bapak semua bahwasannya tidak bisa menandatangani tuntutan jenengan tersebut, sekian," ujar Agus singkat.

Sedangkan Fraksi Gerindra menyatakan siap untuk mendukung. "Saya sangat apresiasi teman-teman pejuang aksi damai 212. Pada prinsipnya kami seperti yang kemarin, menerima aspirasi tersebut. Kami Fraksi Gerindra, siap untuk bertanda tangan," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo.

Menurut dia, aksi yang dilakukan merupakan bentuk aspirasi masyarakat untuk kontroling terhadap pemerintah. "Selain itu, apa yang kami lakukan ini adalah bentuk upaya kami untuk tetap memperjuangkan hak-hak rakyat," tambahnya.

Hal senada juga diutarakan Ketua Fraksi PKB Muhammad Hafidi. Fraksi PKB siap menandatangani tuntutan tersebut. "Dalam hal ini Fraksi PKB siap tanda tangan, dan mudah-mudahan yang diharapkan ini merupakan suatu hal untuk memisahkan yang hak dan yang batil," tegasnya.

Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menegaskan, aspirasi massa sudah disampaikan dan wajib diperjuangkan. Sebab tugas DPRD yakni memperjuangkan kehendak masyarakat karena itu tugas yang dijamin UU.

"Apa yang disampaikan ini akan kita tampung, dan DPRD wajib untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, dan ini tugas dan dijamin oleh undang-undang," tandasnya.

"Terkait keputusan yang diambil oleh masing-masing fraksi merupakan ikhtiar dengan jalannya masing-masing. Maka kita perlu hormati segala keputusan tersebut," pungkas Ayub.
(bdh/bdh)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed