DetikNews
Selasa 20 Februari 2018, 18:15 WIB

Gubernur Jatim Undang Bupati dan DPRD Jember Bahas Persoalan APBD

Yakub Mulyono - detikNews
Gubernur Jatim Undang Bupati dan DPRD Jember Bahas Persoalan APBD Gedung Grahadi (Foto: Rois Jajeli)
Jember - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengundang pimpinan DPRD dan Bupati Jember untuk membahas persoalan APBD Jember tahun 2018. Hingga saat ini, APBD Jember 2018 diberlakukan melalui peraturan bupati (perbup), bukan melalui peraturan daerah (Perda).

Dalam undangan bernomor 131/3119/011.2/2018 disebutkan, pertemuan akan berlangsung malam ini pukul 19.00 WIB di Gedung Negara Grahadi di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya juga diundang untuk menghadiri acara tersebut.

"Komisi A DPRD Jatim sebelumnya memang sudah melakukan pertemuan dengan Gubernur. Lalu kemarin malam kami mendapat undangan, ya sudah, kami senang sekali, karena memang ini yang kami tunggu-tunggu," kata Wakil Ketua DPRD Jember, Ayub Junaidi, Selasa (20/2/2018).

Ayub memastikan tiga pimpinan DPRD Jember akan menghadiri undangan tersebut. Sebab mereka sudah bersepakat bahwa agenda dalam undangan itu sangat penting. "Kalau Forpimda kami tidak tahu apakah akan hadir. Sebab mereka diundang juga. Kalau kami dari pimpinan DPRD Jember Insya Allah akan hadir semua," terang Ayub.

Ada persiapan khusus? "Tidak ada lah....Cuma kami bawa beberapa berkas yang berkaitan dengan proses pembahasan KUA PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara). Kami yakin Gubernur kan juga punya berkas-berkas tersebut karena pernah kami kirimkan," jawab politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

DPRD Jember, lanjut Ayub, akan mengikuti apa yang menjadi keputusan Gubernur. Sebab Gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat.

"Intinya, apa pun keputusan dari Gubernur, kami akan ikuti. Gubernur kan perwakilan pemerintah pusat. Kan begitu," tandasnya.

Ayub juga berharap APBD Jember 2018 bisa ditetapkan melalui Perda, tidak dengan Perbup. Sebab jika tetap memakai Perbup, maka Pemkab Jember tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola anggaran.

"Kami berharap proses pembahasan APBD ini berjalan secara baik, sebab kalau tetap memakai perbup, yang dirugikan kan masyarakat," pungkasnya.

Sementara Sekretaris Kabupaten Jember Ir. Mirfano belum berhasil dikonfirmasi terkait undangan dari Gubernur tersebut. Berkali-kali nomor HP-nya dihubungi tidak diangkat. Pesan yang dikirim via WhatsApp (WA) juga belum dibalas. Demikiam juga dengan Bupati Jember dr Faida. Permintaan konfirmasi yang dikirim detikcom melalui pesan WA juga belum mendapat respon.

Sampai saat ini, DPRD dan Pemkab Jember belum melakukan pembahasan APBD Jember tahun 2018. Belum terbahasnya APBD ini karena mereka belum sepakat terkait KUA PPAS yang menjadi dasar dalam membahas APBD. Atas persetujuan Gubernur, Bupati Faida lalu menerbitkan Perbup dalam menetapkan APBD Jember tahun 2018.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed