Hari Pertama Menjabat, Plt Bupati Trenggalek Didemo Ribuan Nelayan

Trenggalek - Seribuan nelayan pesisir Prigi Trenggakek melakukam aksi unjuk rasa di DPRD dan kantor bupati. Tujuan mereka untuk menolak pembangunan Pelabuhan Niaga.

Massa bergerak dari pesisir selatan menggunakan puluhan mobil bak terbuka. Mereka langsung menuju Gedung DPRD Trenggalek di Jalan Ahmad Yani untuk menyuarakan aspirasinya. Para peserta aksi membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan penolakan pembangunan pelabuhan.

Salah satu perwakilan nelayan Asmadi, mengatakan, pembangunan Pelabuhan Niaga di kawasan teluk Prigi tersebut dikhawatirkan akan merusak ekosistem dan berdampak terhadap hasil tangkapan nelayan.

"Kami menolak tanpa opsi, karena apa, pembangunan ini menyalahi peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2017 tentang RTRW, ini usulan dari mana, masyarakat Prigi, nelayan Prigi tidak pernah mengusulkan itu," kata Asmadi, Kamis (15/2/2018).

Para nelayan mengaku takut apabila pelabuhan tersebut terwujud, mata pencahariannya akan terganggu dan mengalami krisis pendapatan seperti yang terjadi di beberapa pelabuhan besar lain.

Nelayan lain, Mohammad Mahmud menilai, proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan langsung unsur nelayan, namun justru warga lain yang tidak berhubungan dengan nelayan.

"Sosialisasinya itu tidak pada nelayan, tapi kepada kelompok-kelompok lain yang sudah disetting sedemikian rupa, untuk menggolkan ini, karena ini proyek," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Perhubungan Jawa Timur, Gatot mengaku telah melakukan berbagai tahapan mulai dari sesuai dengan mekanisme yang ada, termasuk menggelar sosialisasi dengan masyarakat.

Foto: Adhar Muttaqin

"Kalau yang memutuskan bukan saya. (Aspirasi) Akan kami informasikan ke pimpinan, untuk progresnya yang jelas semua persyaratan yang diperlukan akan kami penuhi," ujanya singkat.

Usai melakukan aksi di gedung dewan, ribuan nelayan bergerak menuju depan Pendapa Manggala Praja Nugraha. Di depan kantor bupati yang tersebut para nelayan juga tetap menyuarakan aspirasinya untuk menolak pembangunan pelabuhan niaga.

Dalam aksi tersebut, Plt Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin menemui langsung para pengunjukrasa dengan naik di mobil orasi. Wabup mengaku, rencana pembangunan pelabuhan tersebut telah menjadi program strategis nasional untuk mengembangkan kawasan selatan Jawa melalui pelayaran perintis.

"Kami menghargai aspirasi para nelayan, ini adalah bagian dari bentuk demokrasi yang baik, artinya masyarakat masih peka terhadap hajat hidup orang banyak," katanya.

Pihaknya menjelaskan, rencana pembanguan pelabuhan telah melalui proses yang panjang sehingga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Saya tadi juga menjelaskan, bahwa kami bersama pak Bupati juga mengamankan cita-cita, baik itu Nawacita (Jokowi), kemudian janji kami terdepan di pesisir selatan," jelasnya.

Lebih lanjut Arifin membeberkan, pelabukan niaga tersebut jauh dari apa yang dikhawatirkan para nelayan, karena luasan area yang akan dibangun hanya sekitar setengah hektare, dengan anggaran Rp 20 miliar.

"Itu bukan pelabuhan peti kemas, kalau di Surabaya itu luasnya mencapai puluhan hektare, ini hanya setengah hektare jadi bisa dibayangkan seperti apa besarnya, diantara teluk seluas 500 hektare" imbuhnya.

Kata dia, saat ini rencana tersebut terus bergulir dan tahun ini mulai dianggarkan dalam APBD Trenggalek untuk proses pembebasan lahan. Meski demikian pihaknya akan mengkaji masukan warga untu menjadi sebuah pertimbangan. (bdh/bdh)