DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 15:35 WIB

Panwaslu Gandeng Amil Zakat Antisipasi Politik Uang di Ramadan Nanti

Ardian Fanani - detikNews
Panwaslu Gandeng Amil Zakat Antisipasi Politik Uang di Ramadan Nanti Panwaslu Banyuwangi menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi - Panwaslu Banyuwangi menggelar deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur. Untuk politik uang, Panwaslu Banyuwangi akan gandeng Amil Zakat.

Masa kampanye Pilkada akan digelar mulai besok, Kamis (15/2) hingga 23 Juni mendatang. Selanjutnya dilanjutkan masa tenang hingga pencoblosan pada 27 Juni. Masa kampanye itu masuk dalam bulan Ramadan, pada bulan Mei dan Juni.

Penggandengan Amil Zakat ini dilakukan untuk mengantisipasi politik uang di Pilkada Jatim, saat bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Lebaran nanti. Ini mengantisipasi adanya politik uang di saat masa kampanye dan masa tenang nanti.

"Kami akan gandeng Amil Zakat. Karena kami khawatir di saat masa kampanye dan masa tenang sebelum pencoblosan dimanfaatkan orang yang tak bertanggung jawab memberikan sesuatu entah uang, barang, atau apapun dengan mengarahkan kepada salah satu calon," ujar Hasyim Wahid, Ketua Panwaslu Banyuwangi, kepada detikcom, Rabu (14/2/2018).

Mekanisme menggandeng Amil Zakat ini, tambah Hasyim, dengan cara mengawasi masuknya barang dan uang ke masyarakat saat pelaksanaan kegiatan zakat di bulan Ramadan nanti. "Siapapun boleh zakat. Pasangan calon pun boleh. Tapi, kami tidak bisa menolerir ketika saat zakat ada ajakan memilih pasangan calon. Pasti kita bertindak," tambahnya.

Foto: Ardian Fanani

Acara deklarasi tolak dan lawan politik uang dan politisasi SARA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur ini, digelar di Hall PCNU Banyuwangi. Bawaslu menghadirkan seluruh elemen masyarakat mulai dari tim sukses pasangan calon, pengurus partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan kemahasiswaan, ajak bersama-sama memerangi politik uang dan politisasi Suku Ras dan Agama (SARA) untuk menjatuhkan lawan politiknya.

Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang berintegitas, sehingga bisa menghasilkan kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Hasyim Wahid, menambahkan, selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2017 lalu, Bawaslu Pusat mendapatkan lebih dari 600 temuan politik uang dan isu SARA. Deklarasi yang dilakukan hari ini diharapkan meminimalisir adanya temuan tersebut.

"Dengan temuan sebanyak itu kami berharap dengan deklarasi ini minimal bisa mengurangi, dan semua elemen masyarakat bisa sama-sama menolak dan melawan adanya politik uang dan isu sara yang sengaja dihembuskan lawan politiknya," pungkas Hasyim.
(iwd/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed