DetikNews
Rabu 14 Februari 2018, 14:55 WIB

Batas Akhir Relokasi, PKL Malah Geruduk DPRD Ponorogo

Charoline Pebrianti - detikNews
Batas Akhir Relokasi, PKL Malah Geruduk DPRD Ponorogo Foto: Charolin Pebrianti
Ponorogo - Batas akhir relokasi PKL yang berjualan di Jalan Sultan Agung ke Jalan Menur hari ini, Rabu (14/2/2018). Namun bukannya mau pindah, ratusan PKL ini malah menggeruduk Gedung DPRD Ponorogo, Jalan Alun-Alun Timur.

Ratusan PKL ini berkumpul dan konvoi ke Gedung DPRD Ponorogo. Beruntung, para PKL ini diterima oleh Wakil Ketua DPRD, Miseri Efendi.

"Kami mengadu ke dewan karena ini tempatnya mengadu, kemana lagi kalau gak ke dewan," tutur Ketua Paguyuban PKL, Sutrisno kepada wartawan, Rabu (14/2/2018).

Sutrisno menjelaskan pihaknya mendatangi DPRD meminta kejelasan agar tidak ada relokasi PKL. Ia memohon agar anggota dewan bisa menjadi jembatan penyalur aspirasi rakyat.

"Saya belum pernah ketemu pak bupati dan berkata setuju direlokasi asal ada tempat, dulu pernah ketemu Bu Ida itu uji coba di jalan baru dan di sana macet, akhirnya kita kembali ke tempat masing-masing," jelasnya.

Ia menambahkan, dulu pernah bertemu Bupati Ipong yang mengatakan sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak, tidak akan relokasi. "Tidak akan okrek PKL, saya tidak provokasi pedagang, semua murni suara pedagang yang tidak ingin direlokasi," jelasnya.

Menurutnya, tempat yang ingin dijadikan sebagai tempat rekolasi seharusnya tempat yang layak. Layak ada penutupnya, ada selokan tempat pembuangan air.

Baca Juga: PKL di Ponorogo Ancam Demo Besar Jika Direlokasi

"Tapi teman-teman sendiri dipindah kesana mati kutu, belanja Rp 200 ribu penghasilan cuma Rp 100 ribu setiap hari selama setengah bulan saya minus, itu dulu pindah dari Juanda ke Jalan Baru, drastis total ndak untung saya," tukasnya.

Saat menggeruduk kantor DPRD, paguyuban PKL 5 juga membawa beberapa tuntutan, yakni:

1. PKL siap membantu team pelaksanaan penilaian ADIPURA (kebersihan tempat jualan, libur tidak jualan selama kunjunngan team penilai).
2. PKL siap memenuhi kewajiban membayar kenaikan retribusi sebagai salah satu peningkatan PAD (pendapatan asli daerah). Dalam batas kewajaran.
3. PKL siap ditata PEMKAB dalam hal KESERAGAMAN, baju, lapak ataupun gerobak.
4. Kami pedagang Jalan Sultan Agung dan atau semua pedagang di jalan protokol menolak relokasi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Ponorogo, Miseri Efendi mengatakan pihaknya ingin mengadakan audiensi Senin (19/2/2018) mendatang.

"Namun pada intinya Ponorogo harus dijaga, Ponorogo ini milik kita, bagaimana untuk tetep kondusif, jangan sampai menambah masalah," imbuhnya.

Oleh karena surat dari PKL, lanjut dia, sudah diterima pihaknya akan mencari solusi yang tepat, arif dan bijak. Selain itu, juga harus duduk bareng dan melepaskan ego masing-masing akan ketemu.

"Eksekutif pihak yang punya kewenangan terkait dengan PKL, kami yakin pak bupati bijaksana, dengan catatan satu, tidak ada kalimat "Pokoknya"," pungkasnya.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed