detikNews
Kamis 25 Januari 2018, 14:26 WIB

Kelola Wisata Pantai Selatan, Perhutani Target Pendapatan 44 Miliar

Muhammad Aminudin - detikNews
Kelola Wisata Pantai Selatan, Perhutani Target Pendapatan 44 Miliar Foto: Muhammad Aminudin
Malang - Semua destinasi wisata pantai di selatan Kabupaten Malang milik dan dikelola Perhutani. Dengan melibatkan masyarakat, Perhutani menarget hasil pengelolaan mencapai Rp 44 miliar untuk tahun ini.

Supervisor Wisata Perhutani KPH Malang, Nanang Wahadi mengatakan, penataan sedang dilakukan secara berkala. Seperti sarana prasarana yang sangat dibutuhkan pengunjung.

"Sarana prasarana terus kita tingkatkan. Tentunya bertahap, karena kami Perhutani. Tahun ini target hasil pengelolaan sebesar Rp 44 miliar," kata Nanang kepada detikcom, Kamis (25/1/2018).

Target hasil pengelolaan wisata pantai tersebut meningkat bila dibandingkan dengan tahun lalu, sebesar Rp 20 miliar. Nanang menyebut, tahun kemarin (2017), pendapatan sebesar Rp 20 miliar melampui dari target awal.

"Tetapi itu kotor, target Rp 44 miliar, tahun kemarin sampai Rp 20 miliar yang bisa kami dapatkan," bebernya.

Salah satu pantai selatan di Malang/Salah satu pantai selatan di Malang/ Foto: Muhammad Aminudin


Dia mencatat ada 28 titik pantai di pesisir selatan Kabupaten Malang. Pemkab Malang hanya mendapatkan dari hasil retribusi (porporasi) pajak tiket masuk sebesar 20 persen. "Pemkab Malang, dapatkan porporasi pajak tiket masuk, lainnya semua Perhutani," ujarnya.

Minimnya dukungan modal, diakui Nanang, membuat lamban peningkatan infrastruktur menuju dan di wisata pantai itu sendiri. Perhutani butuh waktu, kata dia, untuk melakukan penataan.

"Kalau infrastruktur seperti jalan, memang kita perbaiki secara bertahap. Karena Perhutani tak memiliki dukungan lebih untuk menata semua dengan cepat dan baik," paparnya.

Memang fakta di lapangan, infrastruktur wisata pantai di Malang selatan cukup memprihatinkan. Jalan dibuat seadanya, bagi masyarakat yang akan berkunjung. Padahal tiket masuk per orang sudah cukup besar, yakni sebesar Rp 10 ribu, belum lagi membayar biaya parkir kendaraan dengan nilai yang sama.

"Untuk parkir, memang dikelola oleh masyarakat melalui LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan)," terang Nanang.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed