Gubernur Jatim Diminta Lakukan Langkah Konkret Tolak Impor Beras

Surabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo menolak impor beras. Namun, orang-orang yang tergabung dalam Partai Rakyat Demokratik (PRD) menilai tidak ada langkah konkret. Pihaknya meminta Pakde Karwo memimpin kepala daerah lainnya, menolak impor beras.

"Kami mendengar kabar bahwa Gubernur Jawa Timur menolak impor beras," kata Hermawan Ketua PRD Jatim di sela aksi penolakan kebijakan impor beras di depan kantor gubernur Jalan Pahlawan, Selasa (23/1/2018).

Puluhan orang dari PRD menggelar aksi di depan kantor Gubernur Jatim. Mereka mendesak pemerintah membatalkan rencana impor beras. Sementara Hermawan dan beberapa perwakilan PRD lainnya ditemui Kepala Disperindag Jatim di ruang Brawijaya, komplek kantor gubernur. Usai pertemuan itu, Hermawan menyampaikan hasil pembicaraannya ke massa.

"Gubernur Jatim menolak impor beras. Tapi hasil pembicaraan tadi, tidak ada langkah kongkrit. Pemprov Jatim hanya melakukan langkah sporadis untuk menekan harga beras," ujarnya.

Demo tolak impor beras/ Foto: Rois Jajeli

"Oleh karena itu, kami meminta Gubernur Jawa Timur untuk mengambil langkah kongkrit yakni, memimpin dan mempelopori bupati dan walikota serta kepala daerah lainnya se Indonesia, melakukan gerakan menolak impor beras oleh pemerintah pusat," jelasnya.

Dalam aksinya, selain berorasi mereka juga membentangkan berbagai poster dan spanduk yang di antaranya bertuliskan: 'import beras=penjajahan jaman now', 'Hentikan liberalisasi ugal-ugalan di segala sektor', 'Menangkan pancasila turunkan harga bahan pokok'.

Peserta aksi juga melakukan aksi teatrikal. Mereka membawa beras dan ditaburkan begitu saja. Hal itu menggambarkan produksi beras dari petani yang melimpah, tapi tidak berguna karena tidak terserap di Indonesia. (roi/fat)