Dewan Minta Stok Obat di RSUD dr Mohammad Saleh Segera Terpenuhi

Probolinggo - DPRD Kota Probolinggo meminta persoalan kekosongan obat di RSUD dr Mohammad Saleh segera teratasi. Sebab, obat merupakan hal penting yang harus terpenuhi pasien.

Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Agus Riyanto mengaku persoalan obat yang sifatnya urgent dan wajib diperoleh pasien. "Karena obat sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang kondisinya sakit," kata Agus, Selasa (23/1/2018).

Dewan bersama RSUD dr Mohammad Saleh dan BPJS telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Senin (22/1). Agus mengaku ironis jika pasien yang obatnya tercover dalam pembuatan BPJS harus membeli obat di luar apotik rumah sakit, menggunakan biaya sendiri.

"Padahal pihak pasien BPJS sudah membayar kewajibannya. Berarti dia juga wajib menuntut haknya termasuk obat-obatan saat dibutuhkan para pasien," ujarnya.

Agus Riyanto meminta krisis obat yang ada di RSUD dr Mohammad Saleh karena klaim belum terbayarkan BPJS segera diselesaikan.

Baca Juga: Stok Obat RSUD dr Mohamad Saleh Alami Krisis, Ini Penyebabnya

"Meski kondisi klaim belum terbayarkan. Maka pihak rumah sakit wajib untuk memenuhi kebutuhan obat. Jangan sampai terdengar lagi keluhan obat di pasien di rumah sakit ini," pintanya.

"Tolong benahi SDM dan sistem BPJS untuk mempercepat verifikasi, sehingga pasien tidak dirugikan, mencairkan dana klaim RSUD sejak bulan Oktober," jelasnya.

Sementara Plt Direktur dr Mohammad Saleh Kota Probolinggo, Rubiyati menjelaskan pihaknya akan mengusahakan kekosongan obat di rumah sakit yang dikelolanya segera terselesaikan.

"Kami akan mengusahakan stok obat, seperti hanya untuk obat stroke maupun obat kronis lainnya segera untuk dipenuhinya," ujarnya.

Terjadinya kekosongan obat di RSUD dr Mohammad Saleh, menurut Rubiyati, akibat keterlambatan pencairan klaim dari pihak BPJS.

"Ini yang menjadi masalah terkait kosongnya obat obatan terutama obat kronis," ungkapnya.

Sementara Koordinator BPJS cabang Kota Probolinggo, Mirah Esthirini mengaku masalah lambatnya klaim yang diajukan pihak rumah sakit tidak hanya terjadi di RSUD dr Mohammad Saleh saja. Namun secara nasional hal ini juga bernasib sama.

"Jadi kebijakan pencairan itu tergantung dari pusat kita sifatnya melakukan verifikasi dan pengajuan saja," tegasnya.

(fat/fat)