DetikNews
Rabu 03 Januari 2018, 16:09 WIB

2017, 33 Usulan Raperda DPRD Banyuwangi Hanya 19 yang Disahkan

Ardian Fanani - detikNews
2017, 33 Usulan Raperda DPRD Banyuwangi Hanya 19 yang Disahkan Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Pengesahan raperda dan pengundangan peraturan daerah (perda) yang dilakukan eksekutif dan legislatif selama 2017, kurang maksimal. Dari 33 raperda yang masuk program pembentukan peraturan daerah (Propermperda) 2017, hingga tutup tahun raperda yang berhasil disahkan sebanyak 19 atau setara 57,58 persen.

Sementara dari 19 perda yang digedok, hingga tahun 2017 berlalu ternyata hanya 11 perda yang diundangkan. Jumlah raperda propermperda 2017 mencapai 33.

Rinciannya, 16 raperda berasal inisiatif anggota dewan, sedangkan 17 raperda lainnya merupakan usul eksekutif. DPRD hanya mampu mengesahkan 19 raperda. 8 Raperda yang disahkan merupakan inisiatif dewan dan 11 raperda yang lain berasal dari usul eksekutif.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi, Ruliyono mengaku memiliki kendala yang membuat seluruh raperda dalam propemperda 2017 dapat disahkan. Salah satunya ketentuan yang mengharuskan raperda yang telah tuntas dibahas, harus difasilitasi gubernur sebelum diundangkan.

"Fasilitasi tidak bisa langsung keluar. Tidak ada yang menjamin bisa sepi. Apalagi, di Jatim ada 38 kabupaten dan kota, sehingga pihak Gubernur Jatim pasti menerima permintaan fasilitasi raperda dari 37 kabupaten dan kota lain selain Banyuwangi," ujarnya kepada wartawan, Rabu (3/1/2018).

Ruliyono mencontohkan raperda tentang penyaluran pupuk bersubsidi dan raperda tentang pengelolaan sumber daya air (SDA). Raperda tentang penyaluran pupuk bersubsidi dibatalkan karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan raperda tentang pengelolaan SDA dibatalkan karena UU di atasnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Selain 19 raperda yang telah disahkan, sebenarnya DPRD bersama eksekutif telah rampung membahas beberapa rancangan produk hukum daerah lainnya. "Misalnya raperda tentang pencabutan 150 perda Banyuwangi dan raperda tentang pengelolaan tanah kas desa," kata Ruliyono.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed