Gus Ipul: Listrik dan Transportasi Kunci Kemajuan Kepulauan Madura

Sumenep - Pasokan listrik dan transportasi yang baik menjadi kunci utama kemajuan wilayah kepulauan di Madura. Jika keduanya dapat terpenuhi, maka akan memberikan ruang lebih dalam berkarya, berwirausaha, sehingga daerah di wilayah kepulauan mengalami peningkatan perekonomian masyarakatnya.

"Tidak ada cara lain, selain menyediakan pasokan listrik yang cukup bagi masyarakat di kepulauan," kata Wagub Jatim Saifullah Yusuf disela menghadiri acara silaturrahmi bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) se Kabupaten Sumenep, di Sumenep, Rabu (27/12/2017).

Dihadapan para kepala desa se Sumenep. Wagub Jatim yang biasa disapa Gus Ipul mengatakan, PLN berkomitmen akan menerangi wilayah kepulauan di Madura.

"PLN berkomitmen pada Tahun 2019, seluruh daratan di Jawa Timur teraliri listrik," tuturnya yang disambut tepuk tangan para kades.

Gus Ipul menambahkan, selain listrik, yang diperlukan wilayah kepulauan di Madura adalah transportasi yang memadai untuk akses masyarakat di kepulauan. Ia mencontohkan, saat ini di Sumenep sudah ada transportasi udara yakni bandara Trunojoyo.

"Saya optimis, jika transportasi udara dan laut terbentuk, akan memperlancar arus barang dan jasa yang masuk dan keluar, khususnya di wilayah kepulauan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi masyarakat Madura akan terwujud," jelasnya.

Gus Ipul yang dua periode sebagai Wagub Jatim mendampingi Gubernur Soekarwo, menerangkan, selain pasokan listrik dan keberadaan transportasi. Yang juga perlu diperhatikan adalah persoalan kesehatan dan pendidikan.

"Kesehatan dan pendidikan itu penting, untuk mempercepat kemajuan di kepulauan Madura," jelasnya.

Ia juga menyinggung dana desa. Gus Ipul berharap, setiap kepala desa memahami aturan penggunaan dana desa, agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Serta pembangunan desa dapat diwujudkan dengan baik.

"Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memberikan pendidikan dan pelatihan bagi kepala desa. Tujuannya, kepala desa jujur, amanah dan cerdas dalam menggunakan dana desa sesuai peraturan," tandasnya. (roi/bdh)