.webp)
KH Hasan Mutawakkil Alallah menilai, seluruh program terbaik pemkab dan termasuk pusat pelayanan publik terpadu, sebuah terobosan yang dilakukan pemerintah daerah bagi kemaslahatan umat.
"Di sini saya melihat adanya kemudahan yang diberikan bagi warga, semua pelayanan dilayani di satu tempat. Pastinya ini memperpendek birokrasi, mengefisienkan waktu dan meminimalisasi pungutan-pungutan liar. Ini adalah wujud pemerintah daerah yang memikirkan kemaslahatan umat," kata Kyai Mutawakkil.
Dia mencontohkan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang saat ini melayani 142 layanan dokumen/izin bagi masyarakat. Mulai administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, hingga pembayaran retribusi daerah.
 Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi/ Foto: Ardian Fanani |
"Ini perlu ditiru oleh pemerintahan daerah lainnya. Yang wajib harus dibawa ke provinsi. Diharapkan inovasi Banyuwangi ini bisa diterapkan di lingkup Jawa Timur sehingga manfaatnya bagi kemaslahatan rakyat akan lebih besar lagi," ujarnya.
Sementara Bupati Abdullah Azwar Anas mengaku mal pelayanan publik merupakan wujud komitmen Banyuwangi memberikan pelayanan terbaik bagi warga.
"Semuanya cukup di sini, warga tidak perlu ke berbagai instansi untuk mengurus satu keperluan. Ini juga bentuk transparansi, staf disini tidak ada yang terima uang, semuanya gratis. Dan jika memang ada biaya resmi, pembayarannya di loket bank yang telah disediakan," ujar Bupati Anas.
Keberadaan MPP, kata Anas, juga untuk memberikan kepastian bagi investor yang masuk Banywuangi.
"Investor cukup datang di Mal Pelayanan Publik, semua proses terbuka, bahkan advice planning juga di situ. Kalau dulu kan harus ke beberapa dinas. Pelayanan yang memudahkan rakyat seperti ini bisa direplikasi lebih banyak lagi," pungkas Anas. (fat/fat)
