Menaker Resmikan Perumahan Pekerja Migran Indonesia di Ponorogo

Ponorogo - Memperingati Hari Migran Internasional 18 Desember, Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri melakukan peletakan batu pertama perumahan bagi buruh migran.

Tepatnya di Desa Cokromenggalan, Kecamatan Ponorogo. Ada 500 rumah yanG nantinya akan dibangun. Pasalnya, Ponorogo termasuk kedalam salah satu kantong TKI terbesar.

"Ini salah satu program pemrintah untuk menyediakan rumah bagi TKI," tutur Menteri Ketenagakerjaan, M Hanif Dhakiri saat ditemui detikcom di lokasi, Senin (18/12/2017).

Untuk Ponorogo, saat ini telah tersedia tanah seluas 6.240 m2 dari pengembang, yang akan dijadikan perumahan bagi pekerja migran Indonesia. Pada tahap awal akan dibangun sekitar 54 unit rumah dengan tipe 36 dan 45.

"Rumah itu kebutuhan utama bagi masyarakat, setidaknya ada 10 juta penduduk yang belum punya rumah," jelasnya.

Syarat yang harus dipenuhi bagi TKI yang ingin memiliki rumah harus menunjukkan KTP, KK, surat kontrak kerja TKI serta belum memiliki rumah. Serta cicilan rumah dalam jangka waktu 20 tahun.

"Kami berharap jumlah cicilan yang diberikan oleh perusahaan pengembang tidak akan memberatkan para TKI," tandasnya.

Sementara di momentum ini, Menaker juga menceritakan bagaimana perjuangan buruh migran di luar negeri.

"Beberapa kasus kekerasan/eksploitasi ekonomi, fisik, seksual maupun yang dialami pekerja migran Indonesia sering mengemuka di media, juga harus diperhatikan," tuturnya.

Dalam upaya perbaikan tata kelola penempatan pekerja migran, harapan baru dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Hal itu ada di UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang akan mampu memberikan harapan baru dalam penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia menggunakan sistem jaminan sosial nasional, jaminan kebebasan berserikat, akan mengatur tentang ABK, pembentukan layanan terpadu satu atap, dan pemberian peran yang jelas kepada pemerintah daerah termasuk peran desa.

"Hal ini sesuai dengan nawa cita presiden Jokowi bahwa pembangunan desa menjadi prioritas," jelasnya.

Penetapan 18 Desember sebagai peringatan hari migran internasional sejak PBB menetapkan konvensi 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya.

"Peran serta masyarakat sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat pekerja migran," pungkasnya. (Charolin Pebrianti/fat)