Dapat Bantuan Operasional, Pendamping PKH Jatim Diminta Berinovasi

Surabaya - Pendamping pada Program Keluarga Harapan (PKH) di Jawa Timur mendapatkan bantuan operasional sebesar Rp 650 ribu untuk masing-masing pendamping. Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf berharap, para pendamping PKH ini dapat menjalankan tugasnya disertai dengan inovasi di tengah keterbatasan anggaran.

"Kami ingin PKH bisa bekerja lebih baik lagi di tengah keterbatasan yang ada. Dan diperlukan inovasi, lebih-lebih bagi pendamping yang sudah 10 tahun bekerja," kata Wakil Gubernur Jatim kepada wartawan usai penyerahan secara simbolik bantuan operasional bagi pendamping PKH di Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari, Surabaya, Kamis (14/12/2017).

Wagub yang biasa disapa Gus Ipul ini mengatakan, pendamping PKH dalam melaksanakn tugasnya diperlukan beberapa biaya operasional yang memang tidak tercover. Dengan demikian, diperlukan biaya tambahan bagi para pendamping. Pemerintah pun telah menyiapkan anggaran tersebut setiap tahunnya dengan nilai sama.

"kami berikan bantuan operasional Rp 650 ribu untuk masing-masing pendamping. Setiap tahunnya sudah dianggarkan untuk mereka dengan nilai yang sama," katanya.

Jumlah pendamping PKH di Jatim sebanyak 4.008 orang yang tersebar di seluruh 38 kabupaten dan kota. Sedangkan keluarga penerima PKH di Jatim mencapai 1 juta orang.

Wagub yang sudah dua periode mendampingi Gubernur Soekarwo ini berharap, ada sinergi antara pendamping senior dan yunior. Bagi yang senior, mampu memberikan bimbingan ke yang muda. begitu sebaliknya, yang muda terus memberikan masukan-masukan, agar program PKH ini berjalan benar dan sesuai dengan jalurnya.

"Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan penyalahgunaan program ini. Sampai saat ini juga tidak ada laporan pungutan. Saya percaya, teman-teman PKH sudah memahami batasan-batasan kerja yang harus dilakukan, sesuai koridor ketentuan yang ada," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul juga menerangkan kondisi kemiskinan di Jatim. Katanya, kemiskinan adalah tanggungjawab bersama, baik mulai dari pemerintah pusat, provinsi sampai pemerintah kabupaten dan kota.

"Waktu awal saya bersama Pakdhe (Gubernur Jatim Soekarwo) dilantik, kemiskinan mencapai 16 persen. Sekarang sudah turun menjadi 11,77 persen. Dan tahun depan kami targetkan, turun lagi menjadi 10 persen," tandasnya. (iwd/iwd)