Kamis 14 Desember 2017, 14:43 WIB
Satgas Mafia Tanah Polres Madiun Siap Kawal Pengurusan Sertifikat
Kapolres Madiun saat sidak di kantor Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng (Foto: Sugeng Harianto)
Madiun -
Polres Madiun mensinyalir masih ada potensi rawan konflik adanya mafia tanah. Ratusan personel satgas mafia tanah yang dibentuk Polres Madiun akan diterjunkan untuk mengawal pengurusan sertifikat.
"Kami bentuk satgas dari bhabinkamtibmas yang ada, dibantu oleh perangkat semua desa yang terlibat dalam pengawasan," ujar Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya kepada detikcom saat sidak di kantor Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, Kamis (14/12/2017).
Satgas khusus pencegahan mafia tanah, kata Made Agus, berjumlah 178 personel. Satgas ini tersebar di 15 Kecamatan dan 198 desa. Selain satgas dari bhabinkamtibmas, tiap polsek nantinya juga akan dibantu oleh tim Babinsa Kodim 0803 Madiun serta seluruh perangkat desa.
"Ini merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi dalam proyek Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Kami membuat One Map Policy atau pemetaan agar secepatnya bisa memperlancar pengurusan sertifikat tanah tanpa ada mafia yang meresahkan warga," tandas Made Agus.
Kapolres Madiun mencatat, dari data BPN masih ada ratusan ribu tanah milik warga belum bersertifikat. Dalam sidak ini, BPN dan Polres Madiun turut terjun langsung menyaksikan pendataan oleh perangkat desa ke warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
(iwd/iwd)
"Kami bentuk satgas dari bhabinkamtibmas yang ada, dibantu oleh perangkat semua desa yang terlibat dalam pengawasan," ujar Kapolres Madiun AKBP I Made Agus Prasatya kepada detikcom saat sidak di kantor Desa Purworejo Kecamatan Pilangkenceng, Kamis (14/12/2017).
Satgas khusus pencegahan mafia tanah, kata Made Agus, berjumlah 178 personel. Satgas ini tersebar di 15 Kecamatan dan 198 desa. Selain satgas dari bhabinkamtibmas, tiap polsek nantinya juga akan dibantu oleh tim Babinsa Kodim 0803 Madiun serta seluruh perangkat desa.
 Satgas mafia tanah bentukan Polres Madiun mempunyai 178 personel (Foto: Sugeng Harianto) |
"Ini merupakan program pemerintahan Presiden Jokowi dalam proyek Iventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Kami membuat One Map Policy atau pemetaan agar secepatnya bisa memperlancar pengurusan sertifikat tanah tanpa ada mafia yang meresahkan warga," tandas Made Agus.
Kapolres Madiun mencatat, dari data BPN masih ada ratusan ribu tanah milik warga belum bersertifikat. Dalam sidak ini, BPN dan Polres Madiun turut terjun langsung menyaksikan pendataan oleh perangkat desa ke warga yang belum memiliki sertifikat tanah.
(iwd/iwd)
