DetikNews
Rabu 13 Desember 2017, 19:18 WIB

Ditahan Kejaksaan, Kadishub Mojokerto Belum Dicopot

Enggran Eko Budianto - detikNews
Ditahan Kejaksaan, Kadishub Mojokerto Belum Dicopot Achmad Rifai (rompi oranye)/Foto: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Pemkab Mojokerto belum memberikan sanksi apapun terhadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (PRKPP) Kabupaten Mojokerto Achmad Rifai yang ditahan Kejaksaan. Bahkan Rifai masih menerima gaji utuh sebagai pejabat eselon IIB.

"Pemda belum mengambil langkah, yang bersangkutan (Rifai) statusnya masih PNS, terima gaji utuh eselon IIB," kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kabupaten Mojokerto Alfiah Ernawati saat dihubungi detikcom, Rabu (13/12/2017).

Pejabat yang akrab disapa Erna ini berdalih, Rifai tak segera diberhentikan dari jabatannya sebagai Kadis PRKPP lantaran sudah terlanjur menerima gaji di awal Desember 2017. Sementara Rifai ditahan oleh Kejari Mojokerto sejak sepekan yang lalu, Rabu (6/12/2017).

"Desember kan yang bersangkutan sudah terima gaji. Tak mungkin pertengahan Desember dihentikan sementara," ujarnya.

Rencana pemberhentian sementara terhadap Rifai, kata Erna, baru akan dilakukan awal Januari 2018. "Surat pemberhentian sementara baru per Januari 2018, nanti yang bersangkutan menerima gaji 50 persen sampai ada putusan pengadilan," terangnya.

Seiring dengan pemberhentian sementara Rifai dari jabatan Kadis PRKPP, menurut Erna, Bupati Mojokerto juga akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan jabatan. Sejauh ini nama Plt Kadis PRKPP belum ditentukan.

"Untuk pemberhentian tetap kami menunggu putusan pengadilan," tandasnya.

Kasus pemusnahan Sub Terminal Pohjejer di Desa Pohjejer, Gondang baru menyeret Kepala Dinas PRKPP Kabupaten Mojokerto Achmad Rifai sebagai tersangka. Rifai dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya aset Pemkab Mojokerto lantaran dia yang memberi perintah pembongkaran Sub Terminal Pohjejer.

Perintah pembongkaran bangunan sub Terminal Pohjejer itu dilayangkan Rifai ke Pemerintah Desa Pohjejer. Pembongkaran aset negara tanpa izin yang dilakukan tahun 2015 ini diduga untuk memuluskan proyek pertokoan yang kini sudah dibangun di atas lahan bekas Sub Terminal Pohjejer. Lahan itu merupakan tanah kas desa (TKD) Pohjejer.

Proyek pertokoan ini dikerjakan desa dengan menunjuk pihak swasta. Pembangunannya menggunakan model built on transfer (BOT). Dalam proyek ini, Rifai diduga meminta kompensasi berupa uang Rp 50 juta dan 2 unit toko. Namun, dia baru menerima Rp 25 juta. Uang itu telah dikembalikan Rifai ke Kejari Mojokerto.

Kendati begitu, pengembalian duit tersebut tak menghapus status tersangka Rifai. Kadis PRKPP ini dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider pasal 3 UU RI No 31 tahun 1999 yang diubah dalam UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil audit BPKP Jatim, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian negara Rp 641 juta. Kejari Mojokerto pun menahan Rifai sejak Rabu (6/12/2017). Tersangka dititipkan di Lapas Klas IIB Mojokerto.
(iwd/iwd)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed