Dinas PU Kabupaten Madiun Sepakat Ubah Desain Tugu Demokrasi

Madiun - Belasan anggota GP Ansor Kabupaten Madiun kembali mendatangi gedung DPRD yang ada di Jalan Panglima Sudirman Caruban. Mereka menuntut agar desain Tugu Demokrasi yang menyerupai tangga freemasonry diganti dengan unsur budaya dongkrek Madiun.

"Pokoknya kami meminta tugu dirombak total. Meski diberikan pancasila tetap belum merubah desain awal yang banyak ditentang masyarakat. Budaya Madiun ada seni dongkrek. Coba masukkan desain itu biar budaya kita dikenal," ujar Ketua GP Ansor Kabupaten Madiun Khotamil Anam kepada wartawan di gedung DPRD Selasa sore (12/12/2017).

Kedatangan GP Ansor di gedung DPRD Kabupaten Madiun ingin menemui ketua DPRD Joko Setiono. Namun kedatangan mereka tak membuahkan hasil karena yang bersangkutan tidak ada di kantor.

GP Ansor mengajak Dinas PU menandatangani kesepakatan mengubah desain Tugu Demokrasi (Foto: Sugeng Harianto)

Karena tidak ada anggota DPRD yang menemui, GP ansor meminta Dinas PU Kabupaten Madiun untuk datang ke DPRD dan menandatangani kesepakatan di atas kain spanduk untuk mengubah desain Tugu Demokrasi.

Pihak Dinas PU pun datang dan turut menandatangani kesepakatan tersebut. Meskipun berjanji akan mengubah, namun Dinas PU belum bisa memastikan kapan desain baru akan jadi. Pihaknya masih akan berkoordinasi dengan berbagai pihak budayawan, forpimda, dan yang terkait.

"Kalau perlu sempurna desain, kami harus melibatkan unsur forpimda dan budayawan. Jadi kami butuh waktu itu," jelas Kabid Tata Ruang dan Bangunan Dinas PU Kabupaten Madiun Gunawi.

Tugu Demokrasi yang mirip tangga demokrasi itu saat ini tetap ditutupi. Tiga terpal besar menutupi bentuk tugu dari pandangan pengguna jalan. (iwd/iwd)