.webp)
Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Rhamdani menyebutkan, perkembangan pemerintahan desa di Banyuwangi sudah berjalan baik. Apalagi berbagai program yang diinisiasi pemkab bisa bersinergi dengan desa.
"Menurut saya, upaya pembangunan desa di Banyuwangi ini sudah berjalan baik. Bisa saya kasih nilai A plus," puji Benny saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Banyuwangi, Senin (4/12/2017).
Selama di Banyuwangi, empat anggota DPD RI ini mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik. Yakni mal pelayanan publik yang merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 142 jenis pelayanan dari berbagai sektor, Desa Ketapang yang data kependudukannya telah terintegrasi dalam sebuah sistem, dan Desa Tamansari-desa percontohan smart kampung.
"Perkembangan desa di Banyuwangi yang dilengkapi dengan TIK ini merupakan modal penting dalam pengembangan desa. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari Banyuwangi," ungkap Muhammad Mawardi, senator lainnya yang turut dalam rombongan.
Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko menerangkan, pihaknya menyadari betul bahwa desa harus menjadi garda terdepan pelayanan publik. Banyuwangi telah memiliki Smart Kampung, program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ini bagian dari upaya pemerintah, untuk bisa mengarahkan Dana Desa sesuai dengan semangat yang melatar belakangi dari adanya UU Desa.
"Kami siapkan pula instrumen sistemnya berupa e-village budgeting dan e-monitoring system agar pelaksanaan inovasi di desa bisa akuntabel, sehingga para aparatur desa juga nyaman bekerja karena pertanggungjawabannya sesuai di sistem tersebut," imbuh Yusuf.
Smart Kampung Banyuwangi sendiri mensyaratkan adanya tujuh kriteria, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum.
"Semua kriteria itu dibantu oleh pemanfaatan TIK, di mana saat ini sudah ada 133 desa yang teraliri fiber optic," tutupnya. (iwd/iwd)
