Wali Kota Mojokerto Dikabarkan Jadi Tersangka oleh KPK

Enggran Eko Budianto - detikNews
Kamis, 23 Nov 2017 12:14 WIB
Wali Kota Mojokerto memakai dasi merah/Foto File: Enggran Eko Budianto
Mojokerto - Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kabar tersebut terhembus melalui surat dari KPK yang beredar di kalangan wartawan.

Surat bernomor Spgl-6233/23/11/2017 itu perihal panggilan yang ditujukan ke mantan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto Umar Faruq. Politisi PAN yang saat ini ditahan di Rutan Klas I Surabaya, Medaeng, Waru, Sidoarjo, hari ini pukul 09.00 Wib diminta menghadap ke penyidik KPK Salim Riyad dan tim.

Di dalam surat ini juga menyebutkan Umar Faruq akan dimintai keterangan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi pembahasan P APBD TA 2017 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Mojokerto.

"Yang dilakukan oleh tersangka Mas'ud Yunus selaku Wali Kota Mojokerto bersama-sama dengan Wiwiet Febryanto selaku Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto," bunyi surat tersebut.

Surat ini dibuat di Jakarta 17 November 2017. Terdapat stempel KPK dan tanda tangan Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman.

Sementara Mas'ud Yunus sendiri saat ini tidak ada di kantornya. Upaya detikcom menemui Mas'ud di ruang kerjanya di lantai dua kantor Pemkot Mojokerto di Jalan Gajah Mada, tak membuahkan hasil. Kantor Mas'ud nampak sepi meski mobil dinasnya terparkir di depan lobi kantor.

Ditemui di kantor Pemkot Mojokerto, Wakil Wali Kota Mojokerto Suyitno mengaku tidak tahu adanya kabar penetapan Mas'ud Yunus sebagai tersangka oleh KPK. Disinggung keberadaan Mas'ud, politisi Partai Golkar ini hanya bungkam.

"Saya tidak tahu," kata Suyitno sembari masuk ke mobil dinasnya meninggalkan kantor Pemkot Mojokerto, Kamis (23/11/2017).

Begitu juga Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto Choirul Anwar, belum bisa dikonfirmasi terkait kabar penetapan Mas'ud sebagai tersangka oleh KPK. Anwar tak ada di kantornya. Beberapa kali detikcom menghubungi melalui ponselnya, belum ada tanggapan.

"Pak Anwar ke Palembang, ikut rombongan Kesra," ujar Kasubbag Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Mojokerto Mikromin di kantornya.

Sementara itu, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan belum menerima informasi terkait penetapan Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus sebagai tersangka.

"Belum ada informasi teresebut," tulis Febri dalam pesan Whatsapp yang diterima detikcom pada Rabu (22/11) pukul 20.11 Wib.

Namun, Febri sampai saat ini belum memberikan respons saat pagi tadi kembali dikonfirmasi detikcom terkait kebenaran surat panggilan untuk Umar Faruq yang beredar di kalangan wartawan.

Umar Faruq merupakan salah satu tersangka KPK terkait kasus fee jasmas TA 2017. Politisi PAN ini terkena OTT KPK saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto pada Jumat (16/6/2017). Diduga penetapan tersangka Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus oleh KPK masih terkait kasus tersebut.

Selain Umar, saat itu KPK juga menangkap Kadis PUPR Wiwiet Febryanto, mantan Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Purnomo dan mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Abdullah Fanani. KPK juga menyita uang Rp 470 juta yang diduga digunakan Wiwiet untuk menyuap ketiga pimpinan dewan. (bdh/bdh)