Benarkah Sekolah Pelayaran Mahal, Ini Penjelasannya

Imam Wahyudiyanta - detikNews
Minggu, 19 Nov 2017 17:05 WIB
Kepala Pusat Badan Pengembangan SDM Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo (tengah)/Foto: istimewa
Surabaya - Saat berkunjung ke Kediri, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sempat dicurhati siswa SMK Pelayaran Kota Kediri. Menurut siswa, sungguh susah untuk masuk sekolah lanjutan pelayaran dan biayanya sangat mahal, hingga Rp 25 juta.

Budi saat itu membantah apa yang dikemukakan para siswa. Untuk mauk sekolah vokasi seperti pelayaran tidak susah dan biayanya tidak semahal itu, bahkan ada yang gratis.

Kepala Pusat Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Perhubungan Laut Capt. Arifin Soenardjo juga membenarkan bahwa tidak susah untuk masuk sekolah pelayaran, termasuk biayanya.

"Kami sudah klarifikasi ke Eko (siswa yang bertanya ke Menhub). Ternyata dia mendapat informasi itu dari 'katanya', dari seniornya yang sudah bekerja di kapal. Katanya biaya pendidikan Rp 25 juta untuk 8 sertifikat,"
ujar Arifin kepada wartawan di Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya, Minggu (19/11/2017).

Arifin mengatakan, pengambilan dokumen seperti sertifikat mempunyai aturan sendiri dan sistemnya sudah online untuk menghindari bertemu langsung. Biayanya pun juga standard dan tidak semena-mena.

"Semuanya sudah tertata secara online dan tak ada biaya yang semena-mena dan simpang siur," kata Arifin.

Arifin menambahkan, pendidikan pelayaran tidak semuanya berbayar. Ada pendidikan yang siswanya tak perlu membayar alias gratis. Ada programnya utuk itu, yakni program diklat gratis. Dengan program ini, seorang siswa bisa belajar tanpa mengeluarkan biaya. Tentu saja program ini berlaku untuk para siswa yang membutuhkan.

Selain itu, ada juga pembebasan biaya terhadap siswa yang berprestasi. Tujuannya untuk merangsang dan memacu siswa menjadi calon pelaut yang handal dan mempunyai skill yang baik.

"Program diklat gratis sudah ada, bebas biaya untuk siswa berprestasi juga ada. Kok masih ada anggapan bayar mahal, bisa berantakan program yang sedang dijalankan itu," kata Arifin.

Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan dan Umum Poltekpel Surabaya, M. Syukri Pesilette mengatakan, di Poltekpel Surabaya ada 118 siswa yang biaya pendidikannya digratiskan.

"118 siswa digratiskan biaya pendidikannya hingga lulus," kata Syukri.

Syukri mengatakan, penawaran program diklat gratis biasanya tak dipergunakan secara maksimal oleh yang diberi kuota. Seperti SMK Pelayaran Kediri yang diberi kuota 100 siswa, ternyata hanya terisi 21 siswa. Otomatis sisanya digunakan untuk sekolah yang lain.

"Tentang biaya diklat itu adalah informasi yang keliru, mungkin itu didapat di tahun 2015 seperti informasi yang didapat siswa Eko. Kala itu jelas jalur mandiri yang memang harus mengeluarkan biaya," ujar Syukri.

Syukri menerangkan, sejak 2017 per Januari sudah ada program pemberdayaan masyarakat. Bahkan tahun depan program ini menyediakan diklat gratis untuk 48 ribu siswa baik untuk sekolah vokasi di darat, laut, udara dan perkeretaapian tingkat dasar.

"Untuk laut kami belum tahu berapa kuota yang disediakan," tandas Syukri. (iwd/gik)