Mal Pelayanan Publik Banyuwangi Diusulkan Jadi Pilot Project

Banyuwangi - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengapresiasi Mal Pelayanan Pubik Banyuwangi yang mampu memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen dan perizinan. Selang sepekan setelah kunjungan Bupati Anas ke Azerbaijan dan Georgia, Mal Pelayanan Publik tersebut diresmikan dan kini telah melayani 149 dokumen/izin secara terintegrasi.

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan dan RB, Prof Dr Diah Natalisa MBA saat meninjau Mal Pelayanan Publik mengatakan, kecepatan dan pelayanan Banyuwangi untuk masyarakatnya menandakan komitmen yang kuat dalam membangun daerah. Proses integrasi ini ada baiknya jika dijadikan pilot project bagi daerah lainnya.

"Banyuwangi memiliki komitmen yang kuat. Terus terang ini sangat progresif, dan daerah lain bisa mencontohnya," kata Diah saat didampingi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Asisten Perencana Anggaran (Asrena) Kapolri, Irjen Pol Bambang Sunarwibowo, Kamis (2/11/2017).

Diah mengapresiasi beragamnya jenis layanan yang ada di mal tersebut. Seperti, administrasi kependudukan, PDAM, BPJS, bermacam-macam perizinan, surat-surat kendaraan, surat kepolisian. Bahkan ada bilik nikah yang siap menikahkan para mempelai.

Tak hanya itu, beragam fasilitas pendukung Mal Pelayanan Publik Banyuwangi, seperti ruang bermain anak, pojok baca, dan bahkan ada tempat pemeriksaan kesehatan juga menjadi pendukung pelayanan yang optimal.

"Ini akan jadi pilot project daerah lain. Kabupaten seperti Banyuwangi yang bukan kota besar saja bisa, tentu yang lain pasti bisa. Banyuwangi pantas jadi pilot project," imbuh Diah.

Sementara itu, Bupati Anas berterima kasih atas apresiasi Kementerian PAN-RB terhadap Mal Pelayanan Publik Banyuwangi. Menurutnya, Kementerian PAN-RB telah banyak mengasistensi Banyuwangi untuk berbenah.

Mal Pelayanan Publik Banyuwangi kini melayani 149 jenis layanan, mulai dari administrasi kependudukan, berbagai jenis perizinan, retribusi daerah, surat kendaraan, surat kepolisian, PDAM, BPJS, hingga surat-surat yang diterbitkan Kementerian Agama seperti yang terkait pernikahan.

"Saya targetkan ini terus bertambah. Insya Allah akhir tahun bisa 200 layanan. Ada banyak tambahan nanti, sekarang sedang integrasi sistem, seperti pertanahan dan keimigrasian," ujarnya. (iwd/iwd)