Pengangkatan Sekda Disoal, Wali Kota Malang Digugat Anak Buah

Malang - Wali Kota Malang Moch Anton digugat dalam persoalan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda). Ironisnya, gugatan yang dilayangkan ke PTUN Surabaya, dilakukan oleh anak buahnya sendiri.

Dua pejabat yang menggugat Wali Kota Anton yakni Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jarot Edy Sulistyo dan Staf Ahli Hukum Mulyono.

Gugatan didaftarkan ke PTUN pada 28 September 2017 lalu, dan sidang perdana digelar, Selasa (10/10/2017).

Jarot saat dikonfirmasi wartawan, menyatakan, ingin meluruskan sebuah rentetan peristiwa yang dianggap keliru. Kebenaran baginya, adalah penting sebagai sebuah pembelajaran atas kesalahan yang terjadi.

"Niat kami hanya ingin meluruskan yang dianggap keliru," ujar Jarot kepada wartawan di kantornya, Kamis (12/10/2017).

Kuasa hukum Jarot dan Mulyono, Wiwied Tuhu Prasetyanto, membenarkan soal adanya sidang perdana dari gugatan kedua kliennya yang mempersoalkan SK Wali Kota terkait pengangkatan Wasto sebagai Sekda 4 Agustus 2017 lalu.

"Selasa kemarin adalah sidang perdana, minggu depan atau tepatnya hari Rabu, sidang kedua akan kembali digelar. Agenda masih pemeriksaan awal," jelas Wiwied dikonfirmasi detikcom melalui sambungan telepon.

Wiwied mengaku, dalam sidang perdana baru memasuki pemeriksaan administrasi. Dia bersama dua rekannya ditunjuk sebagai kuasa hukum penggugat.

Dijelaskan, bahwa materi gugatan mempersoalkan adanya indikasi kesalahan dalam proses pemilihan Sekda. Mulai dari pendaftaran hingga lahir SK Wali Kota.

"Yang kita tekankan dalam materi adalah prosesnya, mulai pendaftaran sampai ada SK. Ada tiga orang waktu itu yang mendaftar, kemudian wali kota tiba-tiba menunjuk kepada satu orang," beber Wiwied.

Ditambahkan, indikasi lain adalah, selama proses pemilihan Sekda, telah mengabaikan aturan yang berlaku. Sehingga produk hukum yang diterbitkan diragukan keabsahannya.

"Ada aturan yang berlaku, selama proses pemilihan Sekda. Sepertinya mekanisme itu tak berjalan sesuai aturan. Batasan usia dan calon yang layak mendaftar serta persyaratan lain, seperti diabaikan dengan terbitnya SK Wali Kota itu," tegas Wiwied.

Hingga saat ini Wali Kota Malang Moch Anton belum berhasil dikonfirmasi mengenai gugatan kedua anak buahnya itu. (bdh/bdh)