Selamat... Ketua MA Hatta Ali Terpilih Sebagai Ketua MWA Unair

Surabaya - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali terpilih sebagai Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya periode 2017-2022. Hatta Ali menggantikan mantan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.

"Pemilihannya dilakukan di Kantor Mahkamah Agung RI Jakarta Selasa (10/10) kemarin. Pak Hatta Ali terpilih setelah 18 dari 21 anggota MWA Unair memilih beliau," kata juru bicara Unair Suko Widodo pada detikcom, Rabu (11/10/2017) malam.

Hatta Ali kata Suko bukanlah orang asing bagi keluarga besar Unair, karena Ketua MA adalah salah satu dari 100 ksatria Airlangga serta alumni Fakultas Hukum Unair.

Foto: Istimewa

"Beliau bukan orang asing bagi Unair, karena merupakan salah satu alumni terpopuler bisa dikatakan seperti itu selain Pak Sudi Silalahi," ujar Suko.

Dikutip dari website resmi Unair, Hatta bersama 21 anggota baru MWA yang di dalamnya terdapat beberapa menteri seperti Mendikbud Muhadjir Effendy, Menristek Moch Nasir, Menteri ESDM Ignasius Jonan serta Ketua MUI KH Ma'ruf Amin serta mantan Dirut Pertamina Dwi Soetjipto akan berusaha membawa kemajuan Unair serta bisa masuk peringkat 500 perguruan tinggi dunia.

Dalam sambutannya usai terpilih, Ketua MWA Unair Hatta Ali menilai tantangan kedepan cukup berat. Ia berharap bisa bisa saling bersinergi bekerja dan bekerja untuk mewujudkan semua harapan.

"Diluar itu, sebetulnya yang paling pantas untuk kita syukuri bahwa MWA UNAIR ini sudah berusia dua periode dengan hasil-hasil yang luar biasa, yang telah meletakkan dasar-dasar menuju kemajuan UNAIR. Kedepan kita akan menyempurnakan paraturan-peraturan di MWA ke arah lebih maju lagi bagi universitas," kata Hatta Ali.

Foto: Istimewa

Sudi Silalahi sendiri mengaku dalam paparan pertanggungjawabannya, salah satunya menyatakan bersyukur bahwa tantangan berat dalam periode pertama MWA UNAIR itu dapat dilaluinya dengan baik.

Perjuangan berat tersebut karena tidak saja menghadapi tantangan dari luar, tetapi juga menghadapi tantangan dari dalam hingga sampai ke ranah hukum.

"Itu sebuah masa yang cukup sulit, walau pun akhirnya bisa keluar Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Universitas Airlangga Badan Hukum Milik Negara (BHMN)," ujar Sudi. (ze/bdh)