.webp)
"Provinsi Jawa Timur menjadi penting, karena sebagai provinsi paling maju kedua di Indonesia, dengan Kota Surabaya sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan terbesar di Indonesia," ujar Direktur PP LHKPN KPK Cahya Hardianto Harefa di sela pembentukan Komite Advokasi Daerah di Hotel Mercure Surabaya, Rabu (11/10/2017).
Ia menambahkan, banyak program perbaikan sistem pemerintahan di kabupaten dan kota di Jatim. Seperti, aplikasi perencanaan dan penganggaran keuangan Pemkot Surabaya. Juga program aplikasi perizinan terpadu milik Pemkab Sidoarjo.
"Provinsi Jawa Timur juga menjadi provinsi yang sering berurusan dengan KPK. Pada tahun ini saja, terdapat 7 kasus tindak pidana korupsi suap. Salah satunya melibatkan pihak swasta," tuturnya.
Cahya mengatakan, komite advokasi ini berupaya mengajak pemerintah daerah dan pelaku usaha melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, untuk duduk bersama mencari solusi atas berbagai kendala pembangunan investasi dan dunia usaha berintegritas dan seluk-beluk permasalahan sektor swasta lainnya di Jatim.
"Kita perlu duduk sama, dari sisi regulasi pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah provinsi, sama dunia usaha, supaya iklimnya baik. Supaya jangan ada pemerasan. Juga jangan ada penyuapan," jelasnya.
Selain di Jawa Timur, KAD juga digelar di Provinsi Jawa Barat, Riau, Yogayakarta dan Kalimantan Timur.
"Harapannya (KAD ada) di seluruh 34 provinsi di Indonesia. Untuk Jawa Timur, kita mulai di provinsi dan pelan-pelan bergulir ke seluruh kabupaten dan kota se Jawa Timur," jelasnya.
Sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur Ahmad Sukardi menyambut baik kehadiran Komite Advokasi Daerah yang bekerja sama dengan KPK dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi.
"Sinergi ini tidak saling menyulitkan. Dan juga jangan ada main mata (antara pengusaha dengan birokrat). Nanti kalau main mata, komite ini akan melakukan pencegahan," jelas Sukardi.
Sedangan dari kalangan pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin Jatim, menyambut upaya KPK dalam melakukan pencegahan korupsi.
"Kadin harus mendukung. Bahkan, Ketua Umum Kadin Pak La Nyalla yang posisinya sekarang umroh di Mekkah, menelepon saya. Ini harus segera disosialisasikan ke masyarakat Jawa Timur. Biar masyarakat Jawa Timur uripe enak (hidupnya enak)," ujar Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Kadin Jatim Deddy Suhajadi.
Ia menambahkan, dengan adanya KAD, diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan yang sehat.
"Dan dapat ditekan dimana-mana. Sekarang kan mahal. Ada proyek, banyak permintaan fee. Mau dapat proyek tapi pemberian fee nya kalah besar, akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat. Itu pesan Pak Nyalla," jelasnya. (roi/fat)
