Anggaran Rp 18 Miliar PAK APBD 2017 untuk Sewa Lahan Trem

Surabaya - Anggaran Rp 18 Miliar proyek trem masuk dalam Perubahan Anggaran Keuangan(PAK) APBD 2017. Pemkot Surabaya memastikan anggaran itu digunakan untuk sewa lahan PT KAI jika skenario kerjasama dengan BUMN transportasi kereta itu gagal mencapai kata sepakat.

Sekretaris Kota Surabaya Hendro Gunawan mengatakan anggaran tersebut disiapkan untuk menyewa lahan PT KAI untuk pembangunan depo dan jalur trem.

"Sesuai prosedur penggunaan lahan, pemkot berkewajiban menyewa lahan yang akan digunakan untuk fasilitas umum berupa moda transportasi massal. Hal ini mengacu pada sistem administrasi keuangan negara yang berlaku sekarang ini," katanya di lobi lantai 2 Balai Kota Surabaya, Selasa (10/10/2017).

Hendro pun mencontohkan, BUMD milik Pemkot Surabaya PDAM Surya Sembada tetap membayar sewa lahan pada pihaknya jika hendak memasang pipa di lahan milik Pemkot.

Ia menyatakan, soal pengajuan anggaran tambahan untuk proyek trem memang berkoordinasi dengan Badan Anggaran(Banggar) dan Badan Musyawarah(Banmus) tanpa melalui komisi di DPRD Surabaya.

Hendro pun menanggapi tudingan anggota Komisi C Vicensius Awey yang menuduh anggaran Rp 18 Miliar untuk sewa lahan proyek trem masuk dalam pidana umum.

Menurutnya pemkot merasa benar, karena kedua perangkat legislatif itu merupakan representasi seluruh unsur pimpinan.

"Kalau ada unsur pidanannya, dimana letaknya. Kami kan belum action menggunakan dana itu. Lagipula, Banmus dan Banggar kan sudah mewakili semua anggota dewan, karena disana sudah ada unsur pimpinan komisi, fraksi dan pimpinan dewan," ungkap dia.

Ia mengungkapkan proyek trem saat ini sudah masuk pada tahap lelang investor. Para investor yang berminat, harus mengikuti seleksi beauty contest dengan bentuk penawaran kerjasama.

Untuk itu, pemkot menganggap perlu menyediakan dana reaktivasi, jika sewaktu-waktu proses lelang investor ini selesai dan muncul pemenangnya.

"Kalau ada pemenangnya kan, kami wajib memperlihatkan barangnya. Makanya kita anggarkan dana sewa lahan. Dana ini dianggarkan setelah kementerian perhubungan (Kemenhub) benar benar tidak ada kepastian membiayai proyek trem," pungkas Hendro. (ze/iwd)