.webp)
Pertandingan tersebut seharusnya digelar di Lumajang. Namun karena kapasitas stadion di Lumajang yang hanya mampu menampung 4 ribu penonton, maka panpe pertandingan mengalihkannya ke Stadion JSG yang mempunyai kapasitas hingga 20 ribu penonton.
"Kami berikan izin (penggunaan JSG) karena ada kesanggupan dari panitia pelaksana (panpel) untuk mengganti apabila ada kerusakan, dan bersedia untuk koordinasi dengan polres untuk urusan keamanannya. Karena kalau bupati ranahnya hanya meminjamkan stadion, kalau ranah keamanan itu polres," ujar Faida, Kamis (5/10/2017).
Menurut Faida, pembagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) tersebut bersama dengan Polres Jember, agar jelas dan fokus dalam menyelesaikan persoalan yang muncul.
"Karena kalau bupatinya turun, nanti kesibukannya ganti malah mengamankan bupati. Agar tidak menambah masalah ya dibagi tugas itu," katanya.
Terkait penggunaan stadion JSG, lanjut Faida, dirinya memiliki angan-angan untuk menggelar sejumlah event nasional dan internasional di Jember, dan boleh digunakan oleh siapa saja. Termasuk warga luar Jember.
"Jadi kami punya stadion harus dihidupkan dan dimanfaatkan. Siapa pun boleh, bukan hanya warga Jember! Bahkan event-event nasional maupun internasional, kita cita-citakan untuk ada di Jember. Jadi terkait ramainya Persebaya itu, kami sudah bicarakan dengan kapolres," jelasnya.
Mengenai kerusakan yang terjadi di stadion JSG, lanjut Faida, pihaknya pun melakukan koordinasi dengan panpel. "Hari ini kami panggil panpelnya untuk segera berkoordinasi terkait hal tersebut, sesuai dengan yang dijanjikan. Semua kerusakan menjadi tanggung jawab pihak pelaksana," tandasnya.
"Kami juga evaluasi dari dinas tentang korban-korban kemarin, apakah ada yang belum terselesaikan," imbuhnya.
Untuk penggunaan stadion JSG, apakah melalui mekanisme sewa atau dipinjamkan kepada pihak panpel, Faida menyampaikan bahwa stadion tersebut digunakan dengan mekanisme peminjaman, namun dengan beberapa syarat yang harus disepakati oleh panpel.
"Itu ada aturan-aturannya, ada kerjasamanya. Karena JSG ini masih transisi pemindahan pengaturan. Jadi olahraga harus bisa jalan. Jadi bupati memang yang mengizinkan untuk digunakan," tuturnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaedi akan meminta klarifikasi Polres Jember dan Dinas PU Cipta Karya terkait kericuhan yang terjadi di sekitar stadion JSG.
"Saya menyayangkan terjadinya kerusuhan yang harusnya sudah bisa diprediksi sejak awal. Sebab hari Minggu sebelumnya, sudah terjadi bentrok antara Bonek dengan PSHT di Surabaya berakibat 2 orang anggota PSHT tewas. Sehingga bisa diprediksi momen di Jember kemarin itu, menjadi ajang balas dendam bagi PSHT," ujar Ayub.
Legislator PKB ini menyampaikan, harusnya pemerintah daerah tidak perlu memberikan izin pertandingan dilaksanakan di Jember. Apalagi yang bertanding bukan Persid atau pun juga Jember United (JU) yang merupakan klub asal Jember.
"Jadi besok DPRD akan meminta penjelasan dari pihak kepolisian, serta PU Cipta Karya selaku pihak yang memberikan izin penggunaan JSG," pungkasnya. (iwd/iwd)
