DetikNews
Selasa 03 Oktober 2017, 16:00 WIB

Ini Petisi Komunitas Angkutan Kota Surabaya Tolak Transportasi Online

Grasella Sovia Mingkid - detikNews
Ini Petisi Komunitas Angkutan Kota Surabaya Tolak Transportasi Online Foto: Gracella Sovia Mingkid
Surabaya - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menemui ribuan pendemo tolak transportasi online. Aksi yang dilakukan di depan kantor gubernur Jatim ini juga dibacakan petisi dari Komunitas Angkutan Kota Surabaya (KAKS).

"Ada permohonan dan petisi yang hari ini juga akan kami konsepkan dalam bentuk surat ke Menteri Perhubungan dan Menteri Kominfo dan mohon izin hari ini juga akan ditandatangani oleh Gubernur Jatim," kata seorang komunitas angkutan di lokasi, Selasa (3/10/2017).

Berikut petisi KAKS:

1. Memohon dan meminta kepada gubernur Jatim untuk mendesak Menteri Perhubungan untuk segera secepatnya menerbitkan Peraturan Menteri Pengganti Peraturan Menteri No 26 tahun 2017, agar gejolak lapangan yang mulai timbul di beberapa kota di Jatim pasca putusan MA no 37 tahun 2017 tidak semakin meluas dan tidak terkendali.

2. Memohon dan meminta kepada gubernur agar mengambil langkah dan upaya sesuai dengan kewenangan otonomi agar kondisi Jatim tetap kondusif. Jatim sebagai provinsi yang aman, tertib dan konfusif tetap harus dipertahankan.

3. Mengusulkan peraturan Gubernur April 2017 diberlakukan agar terjaganya iklim kondusif bagi setiap masyarakat. Kami siap mengawal berjalannya peraturan tersebut.

Sementara petisi yang diajukan ke Presiden Joko Widodo, berbunyi:

"Kami segenap penyedia jasa angkutan umum di Surabaya mengajukan petisi kepada Presiden agar memberi petunjuk kepada menteri perhubungan Republik Indonesia agar segera secepatnya menetapkan aturan yang jelas untuk angkutan berbasis aplikasi".

Menurut KAKS, angkutan berbasis aplikasi telah menimbulkan kegaduhan, keributan, bahkan konflik yang memakan korban jiwa dan materi.

"Kami juga meminta kepada Presiden untuk memberi petunjuk kepada Menteri Kominfo untuk mengkaji ulang aplikasi yang dimanfaatkan untuk kegiatan di bidang transportasi angkutan umum," ujarnya.

Menurut KAKS, pemanfaatan aplikasi secara bebas dan luas telah mendorong persaingan yang tidak sehat antara angkutan konvensional dan online yang memicu konflik di lapangan.

"Negara kita adalah negara hukum, siapapun harus taat hukum dan kegiatan apapun harus memiliki hukum," tandasnya.

Permohonan dan petisi tersebut disambut teriakan dari massa yang menuntut transportasi online ditutup. "Online tutup..Online tutup," sambung massa.

Gubernur Jatim yang juga mendengar langsung pembacaan permohonan dan petisi tersebut mengimbau massa agar tetap sabar.

"Ketentuan menteri perhubungan berlaku sampai 21 November. Kita berharap sebelum itu ada keputusan yang baru oleh menteri perhubungan. Semoga aspirasi sampean bisa didengar," pungkasnya.
(fat/fat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed