Bupati Anas Kembali Ingatkan PNS soal Kualitas Pelayanan Publik

Banyuwangi - Banyuwangi kini menjadi barometer perkembangan Kabupaten/kota di Indonesia. Karena itu, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas meminta jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.

Anas meminta PNS untuk bekerja dengan hati dan tak terlena dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan pembangunan di Banyuwangi.

Anas mengatakan, saat ini Banyuwangi telah menjadi referensi bagi sejumlah daerah dalam penerapan sistem pemerintahan. Banyuwangi juga menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi dari pemerintah pusat. Hal ini tidak boleh membuat birokrasi daerah menjadi terlena, justru harus terus memacu kinerja.

"Kita jangan berhenti belajar, harus terus melakukan yang terbaik. Pokoknya bergerak saja, masalah pasti ada di lapangan, tinggal bagaimana kita meresponsnya," kata Bupati Anas kepada sejumlah wartawan, Kamis (21/9/2017).

Menurut Anas, sampai saat ini masih banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan oleh Pemkab Banyuwangi. "Saya cek di media sosial dan SMS center masih ada beberapa keluhan mendasar yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Misalnya, di kelurahan juga ada petugas yang datang terlambat atau jam istirahatnya melebihi waktu yang ditentukan, sehingga ada warga yang mengurus harus menunggu lama. Pantau dan segera tangani keluhan warga," ujar Anas.

Anas juga berharap layanan kepada warga miskin yang sakit bisa terus ditingkatkan. "Laporan warga sakit yang belum terpantau di program jemput bola juga wajib segera direspons. Tidak ada daerah yang tumbuh tanpa masalah, itu wajar saja, tinggal bagaimana kita merespons masalah untuk memberi solusi yang baik bagi masyarakat," imbuh Anas.

Bupati berusia 44 tahun itu juga menekankan pentingnya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam bekerja. Prosedur pertanggungjawaban juga harus benar-benar diperhatikan. Semua pekerjaan harus sesuai koridor dan aturan.

"Semua harus sesuai aturan. Niat baik untuk membangun atau
melaksanakan program saja tidak cukup, tapi juga harus sesuai aturan," ujarnya.

Anas juga meminta agar jajarannya mengabaikan semua hal di luar koridor aturan pemerintahan. "Dengan dan atas nama siapapun, entah orang itu bawa nama pejabat siapapun, jangan diladeni. Kita tegak lurus pada aturan. Sekali lagi saya tekankan jangan ada sikap yang memberatkan rakyat, seperti pungli, jangan sampai ada," tegas Anas. (iwd/iwd)