.webp)
Bantuan sosial diberikan sebagai bagian dari upaya deradikalisasi melalui penguatan ekonomi. Hal serupa sudah dilakukannya bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di Kota Poso, Sulawesi Tengah.
Di Poso, kata Khofifah, bantuan penguatan ekonomi dilakukan dengan memberikan bekal di bidang usaha garmen. Produksi pertama mereka pada Agustus lalu berupa bendera merah putih yang sudah dipasarkan hingga ke Kota Palu, Sulawesi Tengah.
"Di Lamongan, pelatihan yang kami berikan di sektor pertanian, di bawah payung Yayasan Lingkar Perdamaian, sesuai dengan sektor unggulannya. Namun Saya melihat di sini juga tumbuh industri garmen, sehingga nanti juga bisa diperkuat di sektor itu, " ujar Khofifah di Pendopo Lokatantra Lamongan, Minggu (17/9/2017).
Acara tersebut dikemas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan (PKH, Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Eks Napiter dan Kombatan.
Bupati Lamongan Fadeli bersama Wabup Kartika Hidayati dan Sekkab Yuhronur Efendi terlihat menyambut kedatangan Khofifah. Selain itu juga terlihat hadir Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris dan pendiri Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi.
Sementara untuk PKH dari Kemensos, dari alokasi 47.561 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Lamongan mendapat tambahan 69 KPM dari masyarakat umum. Kemudian dari sebanyak 586.871 alokasi untuk KIS, tahun ini ada penambahan 88 untuk eks Napiter. Selanjutnya UEP yang sebelumnya tidak ada penerima sama sekali, sekarang ada penambahan 8 untuk eks Napiter. Untuk KUBE, yang sebelumnya dialokasikan 60 kegiatan, tahun ini ditambah sebanyak 2 kegiatan untuk eks Napiter.
Sementara, Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian, Ali Fauzi mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. Menurut Ali Fauzi, berdasarkan data sebenarnya ada 37 napiter yang mendapat bantuan, tapi karena ada yang tidak memenuhi syarat administrasi maka hanya ada 8 napiter yang mendapat bantuan.
Ali Fauzi berharap agar proses administrasi dan pengurusan birokrasi untuk mendapatkan bantuan itu bisa dipermudah dan tidak berbelit-belit. "Sebagai ketua Lingkar Perdamaian, saya mengapresiasi langkah menteri sosial yang punya empati dan simpati untuk merangkul mereka sebagai anak bangsa, apalagi mereka sudah kembali ke pangkuan NKRI," terangnya. (iwd/iwd)
