Anggota DPR RI Tinjau Lokasi Pembangunan Bendungan di Bojonegoro

Ainur Rofiq - detikNews
Sabtu, 16 Sep 2017 23:30 WIB
Anggota komisi XI Anna Muawanah saat mengunjungi lokasi pembuatan bendungan (Foto: Ainur Rofiq)
Bojonegoro - Sejumlah pejabat meninjau tiga lokasi bendungan gerak di Bojonegoro. Tinjauan ini dilakukan untuk mempercepat pengembangan proyek nasional di Bojonegoro.

Pejabat itu adalah Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, perwakikan dari Kementrian PU, anggota DPR RI Komisi XI. Anggota DPRD Bojonegoro juga hadir.

Ada tiga lokasi bendungan gerak yang dibangun. Di antara tiga lokasi itu, hanya Bendungan Gongseng yang berada di Kecamatan Temayang yang sudah berjalan proses pembangunannya. Sedangkan bendungan di Pejok dan Karangnongko masih harus dilakukan mediasi dengan pihak pemerintah kabupaten Bojonegoro serta masyarakat yang akan terdampak dengan kegiatan tersebut.

Di lokasi bendungan Karangnongko di Desa Luwihaji, Kecamatan Ngraho, anggota komisi XI DPR RI Anna Muawanah berdialog dengan warga. Turut mendampingi adalah anggota DPRD Bojonegoro Donny Bayu Setiawan dan Umar Abdulloh.

Dalam dialog ini, Anna memperhatikan keluhan warga sekitar tentang akan dibangunnya bendungan. Anna juga meminta saran apa yang harus dilakukan agar pembangunan bendungan bisa berjalan lancar.

"Komunikasi ini penting dilakukan agar bisa didapatkan pemahaman yang sama antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat," kata Anna kepada detikcom, Sabtu (16/9/2017).

Bila dibangun, Bendungan Karangnongko bisa mencukupi kebutuhan air warga sehingga tidak akan terjadi kekeringan dan kesulitan air nantinya. Bendungan Karangnongko bisa menampung debit air 60 juta kubik.

Sementara itu, Kabid Pelaksana Jaringan Sumber Air (PJSA) dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo, Heriantono Waluyadi, mengatakan bahwa untuk percepatan proyek Bendung Gerak
Karangnongko perlu koordinasi dengan Bappenas dan Kementrian PU.

"Kkmi akan cek apakah sudah ada dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 atau belum. Gambaran untuk memulai itu jika sudah masuk dalam RKP maka segera di prioritaskan," kata Heriantono. (iwd/iwd)