DetikNews
Kamis 14 September 2017, 18:51 WIB

Banyuwangi Berencana Cabut 165 Perda Kedaluwarsa

Ardian Fanani - detikNews
Banyuwangi Berencana Cabut 165 Perda Kedaluwarsa Bupati Abdullah Azwar Anas (Foto: Ardian Fanani)
Banyuwangi - Pemkab Banyuwangi berencana mencabut 165 peraturan daerah (Perda) yang dinilai tak relevan lagi saat ini. Tak hanya itu, perda-perda tersebut dinilai sudah berlawanan dengan perundang-undangan di atasnya.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pencabutan perda ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang perda yang ada di Banyuwangi. Saat ini perda yang akan dicabut tersebut secara normatif masih ada.

"Beberapa perda tersebut harus dicabut karena sudah dianggap tidak berlaku lagi. 165 Perda tersebut keberadaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Baik dari segi filosofis, sosiologis maupun yurudis," ujar Anas via WhatsApp, kepada detikcom, Kamis (14/9/2017).

Di samping itu, tambah Anas, selain tidak berlaku, 165 perda yang dicabut tersebut terdiri dari peraturan daerah yang dibuat sejak tahun 1969 hingga beberapa peraturan daerah yang dibuat tahun 2012.

Salah satunya adalah perda nomor 2 tahun 1969 tentang pajak radio, perda nomor 1 tahun 1969 tentang pendirian perusahaan aneka usaha dan perda nomor 17 tahun 2012 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan desa.

"Sudah kami ajukan ke DPRD. Dan saat ini dibahas oleh dewan," tambahnya.

DPRD Banyuwangi sendiri sudah membahas pengajuan eksekutif terkait pencabutan 165 perda tersebut. Meskipun pada dasarnya sependapat dengan rencana pencabutan 165 peraturan daerah (perda), fraksi-fraksi di DPRD Banyuwangi meminta eksekutif mengkaji lebih lanjut rencana tersebut.

Sebab, beberapa perda yang dinilai sudah tidak relevan, ternyata tidak tercantum dalam raperda usul eksekutif tersebut. Sebaliknya, perda yang masih dibutuhkan ternyata justru menjadi salah satu perda yang akan dicabut.

Salah satunya adalah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB). Pada umumnya, F-PKB sependapat dengan rencana eksekutif mencabut 165 perda tersebut. Karena pencabutan produk hukum tertinggi daerah tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap perda yang ada di Banyuwangi. Namun demikian, F-PKB meminta eksekutif lebih selektif dan menelaah lebih lanjut perda-perda yang akan dicabut. Sebab, beberapa perda masih sangat dibutuhkan.

"Misalnya Perda Nomor 20 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan status desa menjadi kelurahan," ujar Inayanti Kusumasari, anggota fraksi PKB Banyuwangi.
(iwd/iwd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed