DetikNews
Kamis 14 September 2017, 11:59 WIB

BKSDA Tawarkan Dua Opsi untuk Pulau Sempu, Apakah itu?

Muhammad Aminuddin - detikNews
BKSDA Tawarkan Dua Opsi untuk Pulau Sempu, Apakah itu? Pulau Sempu di Malang (Foto: Muhammad Aminudin)
Kabupaten Malang - Bagaimana nasib Pulau Sempu? Tim teknis evaluasi kesesuaian fungsi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kini tengah mengkajinya.

Pulau seluas 877 hektare tersebut ditetapkan sebagai cagar alam. Segala aktifitas disana, termasuk wisata tidak diperkenankan alias dilarang. Pulau Sempu sendiri mempunyai bentang alam dan spot yang indah dan menarik. Karena itu ada wacana mengalihkan status cagar alam itu menjadi taman wisata alam. Dari situ timbul pro dan kontra.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengungkap praktik wisata ilegal di Pulau Sempu. Praktik itu dikelola oleh masyarakat sekitar yakni Pemerintah Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang.

Pemdes Tambakrejo bahkan menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tahun 2013, terkait penarikan retribusi sebesar Rp 5 ribu bagi semua pengunjung wisata Pulau Sempu.

BKSDA selaku pengelola menawarkan dua opsi bagi masa depan Pulau Sempu. Opsi pertama status Sempu tetap menjadi cagar alam, dan tidak diperbolehkan adanya aktivitas di sana.

"Opsi kedua legal memaksimalkan potensi Sempu dengan melibatkan masyarakat. Dua opsi ini kami tawarkan, investornya masyarakat atau cagar alam dan tentunya clear dari aktivitas apapun," beber Kepala BKSDA Jawa Timur Ayu Dewi Utari kepada detikcom, Kamis (14/9/2017).

Menurut Ayu, tawaran ini akan diberikan kepada masyarakat yang sehari-harinya bergantung hidup pada Pulau Sempu. Bagaimana nasib warga juga wajib dipikirkan, bila Sempu tetap menjadi cagar alam serta dilarang aktivitas di sana.

"Maka harus dipikirkan dan diberi solusi bagi masyarakat biasa mengantar wisatawan di Sempu," jelasnya.

Dikatakan Ayu, keputusan harus cepat diterbitkan bersamaan dengan hasil evaluasi tim terpadu terkait kondisi Pulau Sempu saat ini. "Semua pihak harus duduk bersama, memikirkan persoalan ini. Bukan hanya BKSDA atau LHK, karena menyangkut kebutuhan hidup masyarakat," tegasnya.

Kepala Desa Tambakrejo Yonatan Saptoes baru mengetahui persoalan ketika dihadiri dan diundang BKSDA membahas masa depan pulau di seberang Pantai Sendangbiru itu.

"Kami belum bermusyawarah dengan masyarakat, bagaimana nantinya. Saya juga baru menjabat soalnya," ungkap Yonatan terpisah.
(iwd/iwd)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed