DPRD Sidoarjo Tolak Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Rp 800 M

Sidoarjo - Gedung pelayanan terpadu 17 lantai yang akan dibangun sebagai kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo batal. Penolakan gedung senilai Rp 800 miliar itu disampaikan dewan dalam rapat paripurna.

Menurut Ketua DPRD Sidoarjo Sullamul Hadi Nurmawan, sebelum setuju dibatalkan, terjadi perdepatan yang panjang. Dan melalui adu argumen, akhirnya terjadi kesepakatan dana dialihkan untuk kebutuhan yang lain.

"Untuk pembangunan gedung terpadu 17 lantai telah disepakati untuk dialihkan dulu anggarannya ke kebutuhan yang lain," kata Sullamul Hadi Nurmawan, di DPRD Sidoarjo, Jumat (25/8/2017).

Ketua DPRD Sidoarjo yang akrab dipanggil Gus Wawan ini menegaskan, bahwa anggaran dana rencana dialihkan ke pendidikan, pengendalian banjir, pelatihan BPD, penguraian kemacetan lalin, dan gaji guru tidak tetap.

Gus Wawan menuturkan, Pemkab Sidoarjo selaku eksekutif selain mengajukan pembangunan gedung pelayanan terpadu 17 lantai juga mengajukan pembangunan rumah sakit di wilayah barat.

"Untuk rumah sakit yang ada di wilayah barat tetap akan dibangun, karena anggarannya sudah dipasang di era APBD tahun 2018, untuk tahun 2017 untuk pembelian lahannya, sementara 2018 dipasang anggaranya," tutur Gus Wawan.

Gus Wawan menjelaskan, jika nantinya pihak eksekutif akan mengajukan (pembangunan gedung layanan terpadu) pada anggaran tahun akan datang, itu haknya eksekutif.

Wahyudi (27), salah satu warga Sidoarjo bersyukur dengan pembatalan pembangunan gedung pelayanan terpadu 17 lantai. Menurutnya, saat ini masih banyak yang perlu dibenahi, terutama masalah banjir dan pendidikan.

"Yang paling utama masalah banjir, sampai saat ini masalah banjir di wilayah Kota Sidoarjo seperti Sidokare, Daleman, Gajahmagersari, Gabahan dan Karang Gayam," kata Wahyudi pada detikcom di alun-alun Sidoarjo. (bdh/bdh)