.webp)
"Daerah lebih memilih SKTM untuk melayani warganya. Padahal SKTM hanya bisa dilayani rumah sakit milik daerah setempat. Jika dirujuk ke rumah sakit lebih besar di luar daerah itu, SKTM tidak berlaku dan membuat warga miskin makin miskin karena biaya kesehatan lebih besar," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan, Debbie Nianta Musigiasari, di sela kesibukannya di kantornya, Jalan Sultan Agung, Selasa (22/8/2017).
Selain kendala di rumah sakit rujukan, sistem SKTM juga dinilainya tak memberikan keadilan pelayanan kesehatan. Menurut Debbie, akan lebih baik jika anggaran puluhan miliar SKTM alokasikan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan warga miskin di daerah.
"Saya ambil contoh di Kabupaten Pasuruan, alokasi APBD untuk pelayanan kesehatan warga miskin sangat besar, mencapai Rp 20 miliar itu. Uang sebesar (jika untuk SKTM) hanya bisa dimanfaatkan ratusan warga miskin saja. Padahal, jika di BPJS bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kesehatan 72.000 warga miskin. Selain itu, rumah sakit rujukan di daerah lain juga tetap bisa menerimanya," terang Debbie.
BPJS Cabang Pasuruan memiliki wilayah kerja Kabupaten dan Kota Pasuruan serta Kabupaten dan Kota Probolinggo. Ia berharap semakin banyak warga miskin yang didaftarkan dan diintegrasikan dengan program JKN-KIS oleh pemerintah daerah.
"Kami sudah sampaikan masalah (kelemahan sistem SKTM) ini pada para kepala daerah dan jajarannya," tandasnya.
Sementara Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Cabang Pasuruan, Sigit Novianto, mengaku kenaikan peserta BPJS di empat daerah wilayah kerjanya mengalami kenaikan signifikan. Dari jumlah penduduk sekitar 2,9 juta jiwa, 2.042.524 jiwa atau 60% menjadi peserta BPJS.
Selain dibiayai APBN berupa KIS (Kartu Indonesia Sehat), juga ada peserta yang dibiayai APBD. Kepesertaan BPJS warga miskin yang dibiayai APBD, untuk Kabupaten Pasuruan sebanyak 10.189 jiwa, Kota Pasuruan 2.560 jiwa, Kabupaten Probolinggo 3.263 jiwa dan Kota Probolinggo 4.747 jiwa.
"Selain itu, masih ada pemegang kartu Jamkesmas warna biru dan kami minta pemegang kartu ini untuk segera mengurusnya ke kantor kami agar menjadi KIS," jelas Sigit.
Meningkatnya jumlah peserta juga diiringi pertumbuhan jumlah fasilitas kesehatan . Saat ini BPJS Kantor Cabang Pasuruan bermitra dengan 183 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari 80 puskesmas, 40 dokter praktik perorangan, 11 dokter prektik gigi dan 52 klinik pratama. Selain itu juga menjalin kerjasama dengan 44 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut yang terdiri dari 15 rumah sakit, 15 apotek serta 14 optik. (fat/fat)
