.webp)
"Kita bersama rombongan hari ini melakukan rapat dengan sejumlah kementerian di Jakarta. Rapat maraton selama 4 hari. Hari pertama dengan kementerian ATR, hari ke dua dengan kementerian BUMN, termasuk rapat-rapat gabungan lainnya," kata Faida, Senin (21/8/2017).
Untuk rapat dengan kementerian ATR/BPN, materinya adalah membahas status tanah bandara. Sebab hingga saat ini tanah tersebut masih berstatus milik Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN).
"Untuk tanahnya, kita ada jadwal rapat dengan kementerian ATR/BPN. Ini merupakan respon cepat pemerintah pusat juga. Karena tanah yang digunakan untuk bandara Notohadinegoro ini adalah tanah PTPN, maka juga akan ada rapat bareng dengan menteri BUMN, karena ini adalah untuk pengalihan statusnya sedang dirancang dan dalam minggu depan ini sudah ada detail jawaban untuk penyelesaian," terang Faida.
Rapat juga akan membahas rencana Bandara Notohadinegoro Jember yang akan diusulkan menjadi embarkasi haji antara. Sebab menurut Faida, jika pengembangan bandara sesuai dengan master plan, maka Bandara Notohadinegoro sudah layak dijadikan embarkasi haji antara. Apalagi, jika dihitung jumlah kloter yang ada di Jember dan kabupaten sekitar, sudah memenuhi syarat.
"Secara data, sekarang kondisinya utnuk 5 kabupaten itu sudah 17 kloter. Sedangkan syarat minimal untuk embarkasi antara 14 kloter. Kita sudah lebih dari syarat minimal tersebut," tandasnya.
Menhub Budi Karya Sumadi dalam kunjungannya, berharap Pemkab Jember segera menyelesaikan status tanah Bandara Notohadinegoro. Hal ini penting dilakukan, agar anggaran APBN sebesar Rp 370 miliar untuk pengembangan bandara Notohadinegoro bisa segera dicairkan.
"Agar bandara ini diserahterimakan asetnya kepada pemerintah pusat, supaya ABPN bisa masuk. Nanti jika sudah selesai kita ingin bandara ini tidak dikelola oleh pemerintah, karena pemerintah adalah regulator, bisa badan usaha daerah atau BUMN," kata Budi.
Budi juga menyatakan, jika Bandara Notohadinegoro dikembangkan, maka sangat mungkin bandara ini menjadi embarkasi haji antara. Sebab dalam pengembangan nantinya, bandara ini akan bisa didarati pesawat jenis airbus. "Pesawat jenis airbus yang dimiliki semua maskapai penerbangan nasional bisa mendarat," ujarnya.
Pemerintah pusat saat ini telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 370 miliar untuk pengembangan bandara Notohadinegoro Jember. Anggaran yang bersumber dari APBN itu, nantinya akan digunakan untuk membangun sejumlah fasilitas. Di antaranya, peningkatan kapasitas landasan pacu hingga 2.400 meter x 45 meter, perluasan gedung terminal, pembuatan jalan ispeksi serta pemenuhan fasilitas lainnya. Pengembangan bandara akan dilakukan pada tahun 2018. "Awal 2018 sudah bisa kita mulai," jelas Budi. (fat/fat)
