DetikNews
Selasa 15 Agustus 2017, 14:09 WIB

Pemkab Banyuwangi Naikkan Pajak Hiburan, Ini Alasannya

Ardian Fanani - detikNews
Pemkab Banyuwangi Naikkan Pajak Hiburan, Ini Alasannya Foto: Ardian Fanani
Banyuwangi - Meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak, Pemkab Banyuwangi menaikkan sejumlah pajak hiburan. Kenaikan itu telah diatur dalam peraturan daerah (Perda) tentang perubahan Perda No 2 Tahun 2011 telah disahkan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Kenaikan tarif meliputi beberapa jenis pajak hiburan, seperti pajak tontotan film yang sebelumnya 10 persen, kini naik menjadi 20 persen. Pajak pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana yang juga naik 20 persen.

Selain itu, pajak pagelaran kesenian, musik dan/atau tari yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan dilestarikan hanya naik sedikit dari 5 persen menjadi 10 persen. Karena mengandung nilai-nilai yang luhur dan kesenian yang bersifat kreatif yang bersumber dari kesenian tradisional, kenaikannya cukup dari 5 menjadi 10 persen.

Selain itu, tarif pajak kontes binaraga, pameran komputer, elektronik, otomotif, seni budaya, seni ukir, busana dan/atau pameran lainnya juga naik dari 10 menjadi 20 persen. Selain itu, tarif pada objek pajak berupa sirkus, akrobat dan sulap, permainan biliar, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan serta pertandingan olahraga juga naik.

Sementara untuk tarif pajak tiga objek pajak yang lain, seperti kontes kecantikan dan sejenisnya, permainan bowling, serta refleksi, spa dan pusat kebugaran tidak mengalami perubahan.

Bupati Abdullah Azwar Anas, mengatakan upaya meningkatkan PAD, termasuk dengan menaikkan tarif pajak diharapkan tidak sampai membebani rakyat kecil.

"Saya kira, itu keputusan kita sejak awal. Karena pariwisata ini bukan hanya direct impact (dampak langsung) yang kita cari, tetapi juga indirect impact (dampak tidak langsung). Direct impact ini pajak dan retribusi, sedangkan indirect impact, pendapatan rakyat meningkat," ujarnya kepada wartawan, Selasa (15/8/2017).

Anas mengaku, tidak ada permasalahan berarti terkait peningkatan tarif pajak hiburan kali ini. Sebab, fokus pariwisata Banyuwangi bukan tempat hiburan, melainkan menitikberatkan pariwisata berbasis alam dan komunitas.

"Karena pendapatannya langsung ke rakyat. Orang kalau berlama-lama di pantai atau di komunitas, kalau lapar beli makanan ke rakyat. Sedangkan jika berlama-lama di tempat karaoke, misalnya, maka dia hanya beli di satu tempat karaoke tersebut. Sedangkan jika di lapangan, penjual kacang laku, penjual minuman juga laku. Dampaknya bisa dirasakan langsung rakyat," pungkas Anas.

Sementara Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, mengatakan peningkatan tarif pajak hiburan tersebut dilakukan dalam rangka murni untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Menurut kami, peningkatan ini realistis mengingat pertumbuhan perekonomian masyarakat Banyuwangi yang sangat pesat. Tarif pajak hiburan ini juga tidak bersentuhan dengan masyarakat kecil secara langsung, karena bisa dibilang, tempat hiburan itu hanya diakses orang-orang yang berduit," kata Made.
(fat/fat)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed