Bandara Blimbingsari Dikelola AP II, Ini Bentuk Kerjasamanya

Banyuwangi - Bandara Blimbingsari Banyuwangi akan segera dikelola Angkasa Pura (AP) II. Ini sesuai dengan surat dari Kementerian Perhubungan pada 8 Agustus 2017. Dalam pengelolaan tersebut, keduanya sepakat menggunakan pola kerja sama pemanfaatan aset antara AP II dan Pemkab Banyuwangi.

Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awaludin mengatakan, pola kerja sama dalam pengelolaan Bandara Banyuwangi, adalah kerja sama pengelolaan aset.

"Modelnya adalah kerja sama pemanfaatan aset. Banyuwangi tetap memiliki aset, seperti tanah dan terminal baru. Itu menjadi aset Pemkab Banyuwangi. Nantinya kami akan menggunakan sistem sewa," katanya kepada sejumlah wartawan, Senin (14/8/2017).

Awaludin menjelaskan dalam pengelolaan Bandara Banyuwangi, ada dua tipe aset. Satu aset pemerintah pusat, yakni barang milik negara seperti runway, taxiway, apron, dan sarana penerbangan lainnya. Sementara, Pemkab Banyuwangi juga punya aset, seperti tanah dan terminal baru (green airport).

Sehingga menurut Awaludin, untuk aset milik pemerintah pusat akan disertakan dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) pada AP II. Sedangkan aset Pemkab dilakukan kerja sama pemaparan aset.

"Asetnya tetap milik Pemkab. Kami bisa menyewa dan sebagainya. Nantinya akan kami tuangkan dalam detail perjanjian kerja sama," tambahnya.

Mantan Direktur Enterprise and Business Servise PT Telkom Indonesia tersebut menambahkan, konsep ini sama seperti kerja sama yang dilakukan AP II dengan Pemprov Jambi, dalam pengelolaan Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.

Sebagai langkah awal menurut Awaludin, AP II akan melakukan pembangunan apron, taxiway, dan remote parking. "Itu baru langkah pertama. Kami masih berhitung lagi kebutuhan Bandara Banyuwangi. Apalagi, Banyuwangi menginginkan adanya International Flight," tambahnya.

Awaludin mengatakan, dengan pola kerja sama ini pihak Pemkab Banyuwangi akan lebih diuntungkan. Pertama Pemkab tidak perlu lagi mengeluarkan APBD untuk pengoperasian dan pemeliharaan aset bandara.

Sehingga APBD bisa digunakan untuk kebutuhan produktif yang lain. Tak hanya itu, peningkatan traffic destinasi pengunjung dan penggunaan jasa bandara. Ini karena AP II memiliki jaringan yang luas dalam pengelolaan Bandara.

"Kita targetkan pengelolaan paling lama adalah sebelum Januari 2018. Sedangkan semua penambahan pembangunan, paling lambat sebelum Agustus 2018 sudah selesai," tambahnya. (bdh/bdh)