DetikNews
Rabu 09 Agustus 2017, 16:26 WIB

5 Desa di Kabupaten Pasuruan Belum Terjangkau Listrik, Ini Sebabnya

Muhajir Arifin - detikNews
5 Desa di Kabupaten Pasuruan Belum Terjangkau Listrik, Ini Sebabnya Foto: Muhajir Arifin
Pasuruan - Lima desa di Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, belum terjangkau instalasi listrik PLN. 5 Desa itu yakni Semedusari, Balung Anyar, Alas Tlogo, Wates dan Semongkrong Pasinan.

"Instalasi PLN tak bisa dibangun di 5 desa ini karena tak ada izin dari pihak TNI-AL. Seperti diketahui sebagian atau keseluruhan wilayah 5 desa ini masuk ke wilayah milik TNI AL," kata Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf usai rapat koordinasi di Gedung Utama Lantai IV Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Rakor tentang Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran dan Klarifikasi Warung Listrik di Kabupaten Pasuruan tersebut dihadiri Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah Kemendagri, Sekjen Direktorat Ketenagalistrikan Kemen ESDM dan para pejabat PT PLN.

Bupati Irsyad mengungkapkan meski tak terjangkau listrik, namun warganya tak patah arang. Pada 1999 warga secara swadaya mendirikan Warung Listrik (Warlis) untuk mencukupi kebutuhan listrik di desanya.

"Warlis merupakan suatu usaha jual beli listrik oleh kelompok masyarakat tertentu, dibentuk pemerintah desa. Pelanggan membeli listrik dari pengurus Warlis. Dari pelanggan-pelanggan tersebut akan disalurkan lagi ke rumah-rumah pemanfaat. Satu pelanggan memiliki 2 sampai 3 pemanfaat," terang Irsyad.

Pria yang akrab disapa Gus Irsyad ini menjelaskan keberadaan Warlis ini sangat membantu warga mendapatkan listrik. Setiap tahun, jumlah pelanggan dan pemanfaat teru bertambah. Saat ini pelanggan sebanyak Warlis sebanyak 1.222 kepala keluarga, sementara total daya yang dibutuhkan mencapai 66.000 VA.

"Sejak berdiri hingga 2016, Warlis tak ada kendala. Namun sejak 2017 saat subsidi listrik 900 VA dicabut terjadi kenaikan biaya yang signifikan. Saluran listrik ke rumah-rumah warga banyak yang diputus pengelola Warlis karen tak mampu bayar," jelasnya.

Untuk memperjuangkan hak warganya atas listrik, Pemkab Pasuruan melayangkan surat pengaduan kepada PLN agar mencarikan solusi. Surat pengaduan tersebut mendapat respon.

"Alhamdulillah pengaduan kami mendapat respon. Lewat rapat tadi, kami mendapat rekomendasi agar Pemkab Pasuruan mengirimkan surat kepada TNI AL dengan tembusan ke Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ESDM. Intinya meminta agar PLN diizinkan membangun jaringan listrik di lokasi tersebut," terangnya.

Bukan hanya itu, Irsyad juga mendapat jaminan PLN akan segera membangun jaringan listrik di 5 desa di Lekok jika sudah mendapat izin dari TNI AL. "Kami harapkan TNI AL memberi izin. Karena ini demi kemaslahatan warga. Sebagai warga negara mereka berhak mendapatkan listrik dengan baik," tandasnya.
(fat/fat)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed