.webp)
Data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sidoarjo, saat ini pemkab juga sedang memprioritaskan pembangunan jalan frontage dari Surabaya hingga Kecamatan Buduran, sepanjang 9,2 Km dengan lebar 10 meter.
Jalan Frontage ini akan melewati tiga kecamatan, yakni Waru, Gedaangan dan Buduran. Ini menjadi prioritas karena sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016 dan target selesai tahun 2021.
"Pembangunan jalan frontage ini tetap prioritas Pemkab Sidoarjo, karena sudah tercantum dalam RPJMD tahun 2016 dan ditargetkan selesai tahun 2021," kata Sigit Setyawan, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sidoarjo kepada detikcom saat ditemui di kantornya, Rabu (2/8/2017).
Hingga kini, jelas Sigit, pembangunan jalan frontage yang juga melalui delapan desa ini masih terkendala pembebasan lahan. Jalan Frontage tersebut akan melalui 31 tanah milik perusahaan.
 Rencana pambangunan frontage di Sidoarjo/ Foto: Suparno |
"11 Perusahaan sudah menghibahkan tanahnya ke Pemkab Sidoarjo, sementara sisanya 20 perusahan lainnya belum menghibahkan. Sementara tanah milik instansi seperti tanah milik TNI AL sudah hampir final," tambahnya.
Sigit berharap masyarakat Sidoarjo dan pengguna jalan menuju yang ke Sidoarjo untuk bersabar. Karena saat ini kondisi jalan masih mengalami kemacetan. Untuk saat ini secara bertahap pembangunan jalan frontage terus dilakukan.
"Jalan frontage itu sepanjang 9,2 Km. Yang sudah selesai dan beraspal sepanjang 4,750 Km, yang masih sifatnya jalan lingkungan 2,200 Km, sementara yang masih berupa tanah sawah sepanjang 2,250 Km," ujarnya.
Sigit Setyawan menambahkan, selain jalan frontage, Pemkab Sidoarjo juga memprioritaskan pembangunan jalan lingkar barat dan pelebaran lingkar Timur.
"Untuk semua pembangunan infatruktur adalah prioritas, seperti jalan lingkar barat, serta pelebaran jalan lingkar timur yang awalnya dua lajur di tambah menjadi empat lajur, serta lebih prioritas jalan frontage. Namun apabila ada masyarakat Sidoarjo yang beranggapan setelah adanya wacana pembangunan gedung terpadu 17 lantai kemudian infrastruktur diabaikan, itu tidak benar," jelasnya. (fat/fat)
