.webp)
"Bagi disabilitas tuna daksa (kursi roda), pemerintah sudah memberikan perhatian bagus. Akses bagus. Tapi saya ngobrol sama penyandang disabilitas tuna netra, masih rawan dan belum bagus," kata Sulistyowati, pengurus Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Daerah Jawa Timur disela acara Pelatihan Panduan Media Untuk Pemberitaan Pemilu Akses di Hotel Santika, Jalan Raya Gubeng, Surabaya, Rabu (19/7/2017).
Meski mengakui bisa menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS), Sulityowati mengaku masih ada beberapa kendala yang dialaminya.
"Kadang saya tidak mendapatkan undangan (untuk mencoblos). Padahal, saya ingin menggunakan hak suara saya," ujarnya.
Ibu dua anak ini mengatakan, alasan tidak mendapatkan undangan, karena yang membagikan undangan merasa kasihan kepada saya. Mereka menilai, TPS saya jauh.
"Saya saran kepada pemerintah khususnya penyelenggara pemilu, perlu sosialisasikan hingga penyelenggara di tingkat paling bawah. (Penyelenggara) di atas merasa tidak ada apa-apa. Tapi dibawah masih kurang sosialisasinya," jelasnya.
Atung, penyandang disabilitas (tuna netra) menceritakan pengalamannnya saat menggunakan hak suaranya di tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak tersedia 'template'.
Meskipun, petugas TPS bersedia membantu untuk memilih dan mencobloskan sesuai dengan pilihannya, dirinya tetap menolak. "Saya berikan lagi surat suaranya ke petugas TPS, dan saya tidak menggunakan hak pilih saya. Saya juga tidak tahu, suratnya diapakan," tutur Atung.
Pria yang mengalami kebutaaan sejak lulus dari Universitas Jember ini mengakui, sekarang penyelenggara pemilu sudah bisa memperhatikan hak disabilitas (tuna netra). Karena, di TPS disediakan template, yang memudahkan mereka menyampaikan haknya.
"Sekarang ada fasilitas template, sehingga memudahkan kita memilih pasangan sesuai keinginan saya," jelas guru SMP Luar Biasa (SMPLB) khusus netra di Surabaya ini. (roi/bdh)
