KPU Tulungagung Tunggu NPHD Anggaran Pilkada Rp 37,6 Miliar

Tulungagung - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tulungagung hingga kini masih menungu penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada Tahun 2018 senilai Rp 37,6 miliar. Ketua KPU Tulungagung, Suprihno, mengatakan, pengajuan anggaran tersebut saat ini tinggal menunggu pembahasan di DPRD setempat.

"Kalau Pemkab Tulungagung berjani pada akhir Juli ini sudah bisa dilakukan penandatanganan NPHD. Kami juga sudah komunikasi dengan pimpinan DPRD, mereka menyatakan siap untuk membackup target NPHD itu," katanya saat dihubungi detikcom, Rabu (19/7/2017).

Menurutnya, sesuai dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), masing-masing pemerintah daerah yang akan menyelenggarakan pilkada pada tahun 2018 diminta menyelesaikan proses pengesahan dana hibah maksimal pada akhir Juli. Apabila pada target waktu yang ditentukan belum di tandatangani, Kemendagri akan melakukan pemanggilan.

"Kalau kami tetap optimistis target itu akan terpenuhi," ujarnya.

Suprihno menjelaskan, besaran anggaran pilkada senilai Rp 37,6 miliar itu merupakan hasil kesepakan terakhir dari pembahasan yang dilakukan bersama Pemerintah Kapupaten Tulungagung.

"Totalnya kami sudah mengajukan anggaran tiga kali, pertama Rp 46 miliar, tapi karena ada keterbatasan anggaran pemerintah kemudian kami turunkan lagi menjadi Rp 40 miliar. Kemudian pembahasan ketiga disepakati Rp 37,6 miliar," jelasnya.

Suprihno menambahkan, pemangkasan pengajuan anggaran itu terpaksa dilakukan d isejumlah sektor, demi penyesuaian dengan kondisi keuangan daerah. Beberapa alokasi yang dipangkas adalah honor penyelenggara, alat peraga kampanye, serta sosialisasi.

"Untuk APK itu ada beberapa jenis, mulai dari baliho, spanduk, poster dan lain sebagainya. Kami lihat umbul-umbul tidak efektif, utamanya untuk dibaca, makanya tidak kami ambil," imbuhnya.

Sedangkan efisiensi pada sektor sosialisasi dengan melakukan pengurangan frekuensi kegiatan. Ia mencontohkan, dari satu bulan 10 kali sosialisasi menjadi tujuh kali.

"Tahapan pilkada sebetulnya sudah bisa dimulai bulan Juli dengan sosialisasi, tapi karena anggaran belum turun mau bagaimana lagi. Nanti Insya Allah September ada perekrutan PPK," katanya.

Rencananya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulungagung akan dilaksanakan serentak bersamaan dengan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2018 mendatang. (iwd/iwd)