SMA/SMK di Trenggalek Tunggu Bantuan Seragam dari Pemprov Jatim

Trenggalek - Sejumlah SMA/SMK Negeri di Trenggalek mengaku belum mengetahui rencana pemberian seragam gratis dari Pemprov Jatim, bagi siswa baru tahun ajaran 2017/2018.

Kepala SMA Negeri I Trenggalek, Sugeng Riyono mengatakan informasi yang didapat baru sebatas melalui pesan aplikasi WhatsApps (WA). Ia mengaku belum mendapatkan informasi resmi secara tertulis.

"Terkait itu, kami akhirnya memberikan pilihan, kalau memang mau membeli seragam melalui koperasi sekolah silakan atau menunggu bantuan seragam dari provinsi, sehingga ada alternatif," kata Sugeng saat dihubungi, Senin (17/7/2017).

Meski belum ada kepastian, pihaknya menyambut baik rencana tersebut, karena bisa meringankan beban orang tua siswa saat tahun ajaran baru. Bantuan seragam itu baru pertama kali dilakukan untuk semua jenjang pendidikan di Trenggalek.

"Kami menyambut baik, tapi sayangnya tidak di awal tahun ajaran baru, kapan datangnya kan belum jelas. Kami harus menunggu informasi lebih lanjut," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala SMK Negeri 2 Trenggalek, informasi yang didapatkan juga baru sebatas melalui media sosial dan media massa. Terkait rencana dari pemerintah provinsi itu pihak sekolah memilih menunggu datangnya bantuan seragam.

"Kami mengimbau anak-anak untuk tidak membeli seragam dulu, untuk sementara anak-anak kami persilahkan untuk menggunakan seragam SMP yang telah dimiliki," kata Kelapa SMK Negeri 2 Trenggalek, Asbandi saat ditemui detikcom di kantornya.

Sementara Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Trenggalek, Supriyadi menjelaskan, bantuan seragam nantinya berupa dua pasang kain abu-abu putih dan pramuka.

"Perkiraan datangnya akhir Juli, untuk lokasi pengirimannya kami belum tahu, apakah akan dikirim langsung ke sekolah atau melalui kantor cabang dinas," katanya.

Menurutnya, jumlah alokasi seragam yang disediakan oleh provinsi sesuai dengan jumlah pagu yang diajukan masing-masing sekolah. Alokasi tersebut kemungkinan besar akan mengalami sisa, karena jumlah sejumlah sekolah tidak bisa memenuhi pagu yang ditetapkan.

"Kemungkinan memang ada sisa, tapi kami tidak tahu, apakah nanti pengirimannya sesuai dengan pagu atau disesuaikan dengan jumlah siswa yang diterima," ujarnya. (fat/fat)