Risma: Trem Jalur Utara-Selatan Dibiayai APBN

Surabaya - Pembiayaan proyek trem Surabaya masih tarik ulur. Usai dipastikan pembangunan tanpa APBN, keputusan tersebut mendadak berubah.

Berdasarkan hasil rapat Wali Kota Tri Rismaharini dengan Kementerian Perhubungan di Jakarta kemarin, memunculkan titik terang perihal pembiayaan proyek trem untuk jalur utara-selatan. Untuk pembiayaan trem mencapai Rp 2,7 triliun yang berasal dari APBN.

"Kemarin dirapatkan di Kemenhub kalau untuk trem di Surabaya, mereka sudah punya biayanya dari APBN. Untuk tahun ini baru Rp 100 miliar. Untuk tahun depan akan lebih banyak lagi anggarannya. Saya inginnya tahun ini dikerjakan. Kita tetap kerja sama dengan Kemenhub dan PT KAI untuk utara-selatan ini," kata Risma di ruang kerjanya di Balai Kota Surabya, Kamis (8/6/2017).

Menurutnya, untuk pengerjaan proyek trem ini akan dimulai dari Jalan Tunjungan. Untuk loop pertama rute nya dari Tunjungan menuju Joyoboyo. Sedangkan untuk loop kedua dari Tunjungan ke Jembatan Merah.

Terkait ini, wali kota sudah mengintruksikan kepada dinas terkait untuk melakukan pengukuran mulai Kamis (8/6) pagi kemarin. Selain itu, sambung wali kota, Pemkot juga masih harus bertemu dengan PT KAI untuk membahas pembangunan depo di Joyoboyo.

Pemkot juga sudah mengantisipasi dampak dari pengerjaan proyek trem di Tunjungan. Utamanya untuk kelancaran arus lalu lintas. Karena memang, ketika pengerjaan proyek trem dimulai, ruas jalan yang biasanya empat ruas, tentunya akan berkurang.

"Jadi nanti kalau di Tunjungan dikerjakan, jalurnya kan akan berkurang, itu kita pindah ke Simpang Dukuh. Kami sudah bebaskan yang di jalan Simpang Dukuh untuk pelebaran jalan. Besok pagi kami bongkar bangunan yang dibebaskan. Dinas PU sudah ganti rugi. Dinas PU juga akan kecilkan berem nya jalur tengah nya Darmo," imbuh Risma.

Sementara untuk arah timur-barat, Risma menyampaikan moda yang dikembangkan adalah LRT (Light Rail Transit). Untuk rute timur-barat ini lebih panjang dari yang rute trem utara-selatan.

Sedangkan pengerjaan LRT, Wali Kota perempuan pertama di Surabaya ini menyebut akan membuat usulan untuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). "Yang kita ikutkan KPBU itu yang timur-barat. Aku proses dulu sambil menunggu sampai mana yang akan dikerjakan Kemenhub. Tapi sudah ada anggarannya. Mungkin akan lebih murah karena kita pakai LRT. Kalau monorel itu mahal sekali. Kemungkinan ada yang seperti trem tapi bisa naik di tempat-tempat tertentu karena ada viaduk yang kita tidak akan bongkar dan juga ada yang turun," ungkap Risma.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat menambahkan, pertemuan dengan Kemenhub kemarin memberikan titik terang bagi pengerjaan proyek trem di Surabaya meskipun dalam kenyataannya mundur karena kondisi faktor pembiayaan.

Meski begitu, selama ini, Pemkot Surabaya telah melaksanakan domain pekerjaan sesuai Memorandum of Understanding (MoU) pada 2015 silam. "Sekarang sudah ada titik terang pembiayaan APBN untuk utara-selatan dan untuk barat-timur skema diusulkan pembiayaan melalui KPBU," jelas Irvan.

Irvan menegaskan, dinas nya sudah memperhitungkan antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem. Yakni dengan pelebaran Jalan Simpang Dukuh. Menurutnya, pelebaran ini akan dikerjakan secara paralel.

"Semua program kami apakah jalan pedestrian, trem termasuk depo, berjalan secara paralel. Termasuk park and ride. Kita tidak saling menunggu tapi secara paralel. Untuk antisipasi penggunaan jalan Tunjungan untuk jalur trem, Insya Allah sudah kita hitung manajemen dan rekayasa lalin. Kita alihkan ke genteng kali dan simpang dukuh," jelas Irvan. (ze/bdh)