.webp)
Bupati Abdullah Azwar Anas memaparkan, Banyuwangi sengaja memilih menyebut 'Smart Kampung' ketimbang smart city karena basis wilayahnya adalah desa yang sebelumnya tidak mengenal teknologi informasi. Tapi sekarang secara bertahap teknologi informatika digunakan di semua lini pelayanan publik dan menggerakkan ekonomi lokal.
Program ini smart kampung sendiri digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan publik hingga ke level desa.
"Infrastruktur teknologi ini jangan hanya di kota besar saja karena justru wilayah Indonesia didominasi oleh desa-desa yang lokasinya jauh dan terpencil. Smart Kampung Banyuwangi telah menjangkau hingga desa-desa yang jaraknya puluhan kilometer seperti desa yang ada di Purwoharjo, Pesanggaran, Wongsorejo, Glenmore, Siliragung, Muncar," papar Anas saat evaluasi paparan SKPD, Selasa (23/5/2017).
Sampai saat ini, sambung Anas, dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah menjalankan Smart Kampung. Targetnya semua desa telah menjalankan program ini hingga awal 2018.
Sejumlah urusan kependudukan bisa diselesaikan dengan Smart Kampung. Seperti surat pernyataan miskin (SPM) untuk mendapatkan layanan kesehatan secara gratis. Smart kampung ini menjadikan balai desa sebagai pusat aktivitas warga.
Desa di Banyuwangi juga telah menjalankan e-village budgeting yang mensinergikan keuangan dan pembangunan di tingkat desa dengan kabupaten.
"Pengawasan program juga dilakukan melalui sistem lengkap dengan titik koordinat dan gambar perkembangan proyek pembangunan, sehingga menutup celah adanya proyek ganda atau fiktif. Kita menyebutnya e-vilage monitoring," pungkas Anas. (fat/fat)
