Ketua Komisi B Mazlan Mansyur mengatakan rapat dengar pendapat menegur Kepala Dinas Perdagangan Kota Surabaya Arini Pakistyaningsih yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya polemik pasar grosir ilegal karena beberapa kali diundang rapat tidak pernah hadir.
"Rapat kita tidak pernah tuntas, bu Arini bisa mewakilkan tapi hasil rapat di follow up sehingga tidak berpolemik," kata Mazlan dalam rapat diruang rapat Komisi B DPRD Surabaya, Senin (15/5/2017).
Mazlan juga menyinggung Arini yang tidak mau berkomentar pada wartawan ketika ditanya yang juga dianggap sebagai polemik pasar grosir ilegal menjadi panjang.
Mendengar pernyataan itu, Arini pun menjawab dirinya akhir-akhir ini sibuk menekan harga kebutuhan agar tidak mengalami kenaikan. "Kalau tidak bisa jawab karena saya sedang fokus menekan angka beberapa barang kebutuhan pokok agar tidak naik," jawab Arini.
Masuk dalam pembahasan pasar grosir ilegal, awalnya Arini mengaku tidak tahu menahu izin terhadap pasar grosir ilegal di Jalan Tanjung Sari dengan alasan izin bukan dirinya yang mengeluarkan tapi Kepala Dinas Perdagangan sebelumnya.
Namun, Arini menegaskan pihaknya sudah memberikan surat peringatan pada pengelola pasar ilegal. "Ini kan produk dari Pak Widodo, saya sendiri juga tidak tahu latar belakangnya bagaimana. Supaya ada rasa keadilan makanya kami memberanikan diri memberikan surat peringatan," ujar Arini.
Dalam rapat tersebut juga diputarkan rekaman aktivitas pasar grosir ilegal yang membuat salah satu pakar Prof DR Eko Sugitario yang hadir langsung berpendapat tegas agar segera diberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin.
"Setelah lihat tayangan ini makin jelas pelanggarannya, saya lebih yakin sanksi terhadap itu apa. Kalau SP kan surat peringatan, ya kalau tegas ya dicabut," tegas Eko.
Sebelum rapat ditutup, Mazlan menunjukkan peta kawasan Tanjung Sari yang merupakan kawasan pergudangan dan perindustrian. Eko pun kembali menegaskan jika keberadaan pasar grosir sudah menyalahi dua aturan.
"Yang pertama jelas pelanggaran operasional dan kedua pelanggaran kawasan," imbuh Eko. (ze/bdh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini