.webp)
Perwakilan perangkat desa yang mewakili masing-masing kecamatan ditemui Bupati Pasuruan, Irsyad Yusuf di Gedung Segoropuro. Perwakilan perangkat desa ini kemudian melakukan dialog dengan bupati dan jajarannya.
"Saat ini tunjangan perbaikan untuk perangkat desa non PNS per bulan sebesar Rp1,7 juta, kami minta tambahan sebesar Rp1 juta hingga Rp1,3 juta," kata Ketua PPDI Kabupaten Pasuruan, Subandi, Selasa (9/5/2017).
Subandi mengatakan jumlah perangkat non PNS di 341 desa se-Kabupaten Pasuruan sebanyak 4.830. Tunjangan yang selama ini mereka terima, dirasa sangat minim dan bahkan jauh dari standar UMR.
"Tunjangan yang selama ini diterima dirasa sangat minim karena tuntutan kerja perangkat desa semakin berat. Kami memang ada tanah bengkok, tapi kan hasilnya juga nggak menentu," jelasnya.
Sebelum mendatangi pendopo, PPDI sudah sudah berusaha melakukan konsultasi baik ke asisten I, asisten II, bagian keuangan sampai Bapeda.
"Dari awal dikatakan ada tambahan tunjangan, karena itu seminggu kemarin ada undangan dari bupati untuk pertemuan hari ini," kata Nur Hasan, Sekjen PPDI Kabupaten Pasuruan.
Sementara Bupati Pasuruan HM Irsyad Yusuf mengatakan secara prinsip pihaknya menyetujui tambahan tunjangan perangkat desa. Meski begitu dia ingin menyesuaikan besarnya tambahan tunjangan tersebut dengan postur anggaran.
"Saya akan menghitung dengan tim anggaran, seminggu lagi akan ada pertemuan kembali dengan perangkat desa untuk memberikan keputusan berapa besar tambahan tunjangan," kata kepala daerah yang akrab disapa Gus Irsyad ini.
Ia mengaku mengapresiasi langkah perangkat desa yang memilih jalan dialog dan pertemuan untuk menyuarakan aspirasinya. "Saya salut dengan pertemuan hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan pengertiannya," pungkasnya. (fat/fat)
