.webp)
"Besok 724 ekor kepiting yang dilarang akan kita lepasliarkan di MIC Wonorejo," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya, Djustamaji di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Selasa (2/5/2017).
Ratusan ekor kepiting yang dilepas merupakan hasil operasi dari Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Kelas I Surabaya yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah RI.
"Yang kita lepasliarkan merupakan kepiting yang beratnya dibawah 200 gram yang kita amankan dari lalu lintas kepiting di Bandara Juanda," kata Kepala BKIPM Kelas I Surabaya Putu Sumardiana.
Pelepasliaran kepiting di MIC juga menindaklanjuti perintah dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai melakukan pertemuan dengan Wali Kota Tri Rismaharini beberapa waktu lalu.
"Saat itu bu wali kota menceritakan habitat kepiting di Mangrove Wonorejo makin banyak. Makanya bu Menteri langsung memerintahkan agar hasil tangkapan kepiting yang tidak sesuai di BKIPM untuk dilepasliarkan di Wonorejo," imbuh Putu.
Sementara Nirmalasari, peneliti kepiting dari Universitas Hang Tuah Surabaya mengatakan pelepasliaran kepiting di Mangrove Wonorejo bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi.
"Saya sudah 4 tahun melakukan penelitian jika budidaya kepiting bisa dilakukan di MIC. Nanti kami akan sosialisasikan kepada warga sekitar agar bisa membudidayakan kepiting," ujar Nirmala.
Menurutnya, harga kepiting dengan berat di atas 200 gram bisa mencapai Rp 80 Ribu. "Dengan adanya budidaya di Mangrove, petani tambak bisa menambah penghasilannya melalui budidaya kepiting," pungkas Nirmala. (ze/bdh)
